Jakarta, Kabariku – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi publik terkait tuntutan 17+8 yang belakangan mencuat. Tuntutan tersebut sebelumnya disampaikan sejumlah elemen mahasiswa dalam audiensi dengan DPR RI pada Rabu (3/9/2025).
“Termasuk 17+8, kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ujarnya.
Dasco menambahkan, pada prinsipnya DPR selalu membuka ruang untuk menyerap aspirasi, baik melalui rapat dengar pendapat di komisi maupun saat adanya aksi unjuk rasa di depan Gedung Parlemen. Namun, menurutnya, situasi di lapangan pada aksi terakhir tidak sepenuhnya kondusif.
“Begitu kita mau keluar, itu sudah bukan murni unjuk rasa. Ada penumpang-penumpang gelap yang tentunya suasana di lapangan tidak kondusif,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa DPR sebenarnya sudah melakukan evaluasi bahkan sebelum audiensi dengan mahasiswa digelar. Proses evaluasi tersebut akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
“Tentunya, tekad seluruh anggota DPR untuk memetik pelajaran dari peristiwa ke belakang. Ini untuk menjadikan evaluasi secara bersama,” kata Dasco.
Adapun Tuntutan Rakyat 17+8 yang mengusung tema “Transparansi, Reformasi, Empati” kini juga ramai diunggah sejumlah figur publik di media sosial. Tuntutan ini terdiri dari 17 poin yang diminta rampung dalam waktu satu minggu, serta 8 poin lainnya yang ditargetkan selesai dalam satu tahun.
Beberapa di antaranya adalah membentuk tim investigasi atas kematian pengendara ojek daring Affan Kurniawan, menghentikan keterlibatan TNI dalam ranah sipil, menuntut akuntabilitas DPR melalui forum publik, hingga mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. Selain itu, tuntutan juga mencakup reformasi DPR, partai politik, dan sistem perpajakan secara menyeluruh.
Mau saya buatkan juga versi singkat untuk media sosial dengan gaya lebih ringkas dan to the point?
Discussion about this post