Jakarta, Kabariku – Indonesia Raya Club for Reform (IRC for Reform) mendorong agar Presiden Prabowo Subianto segera bertemu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung pasca pemberian amnesti dan abolisi kepada sejumlah individu, termasuk tokoh politik nasional.
Langkah ini dinilai krusial untuk menegaskan arah kebijakan hukum dan komitmen pemberantasan korupsi di masa pemerintahannya.
Ketua IRC for Reform, Hasanuddin, menilai pertemuan resmi dan terbuka antara Prabowo dengan KPK dan Kejaksaan Agung akan menjadi sinyal tegas bahwa kebijakan amnesti dan abolisi tidak berarti toleransi terhadap korupsi.
“Pertemuan ini penting untuk memastikan bahwa pemberian amnesti dan abolisi merupakan langkah konstitusional demi rekonsiliasi dan stabilitas nasional, bukan pembiaran terhadap tindak pidana korupsi,” ujar Hasanuddin, Sabtu (9/8/2025).
Hasanuddin merinci tiga tujuan strategis pertemuan tersebut, pertama sebagai bentuk penegasan bahwa pemberian amnesti dan abolisi tidak berarti toleransi terhadap tindak pidana korupsi, melainkan langkah konstitusional dalam rangka rekonsiliasi dan stabilitas nasional.
Kedua, Upaya memperkuat marwah, independensi dan legitimasi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, bersama kejaksaan agung.
Dan ketiga, Kesempatan menyatukan arah dan strategi antara lembaga eksekutif dan lembaga antikorupsi dalam menghadapi tantangan korupsi di sektor-sektor strategis seperti pangan, pertahanan, energi, dan digitalisasi.
Hasanuddin yang juda Koordinator SIAGA 98 mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, media, dan pemangku kepentingan untuk mendukung upaya kolaboratif dan transparan menjaga marwah penegakan hukum.
“Kami percaya bahwa langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik, menegaskan arah pemerintahan yang tegas dan bersih, serta mencegah polarisasi antar-lembaga negara,” tutup Hasanuddin.***
Berita telah tayang di Sorot Merah Putih
Discussion about this post