Bandung, Kabariku – Ketua Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSS) Jawa Barat, Ade D Hendriana, melakukan perlawan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS).
Pasalnya, dalam Kepgub tersebut, terdapat kebijakan penambahan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri dari maksimal 36 menjadi 50 siswa.
Ade menegaskan, kebijakan itu merugikan sekolah swasta karena mengakibatkan keterisian siswa yang sangat rendah. Pada tahun ajaran 2025-2026, katanya, sekolah swasta di Jawa Barat hanya terisi 20–30 persen.
Salah satu penyebabnya, menurut Ade, adalah kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan Kepgub tersebut.
“Kami sedang menempuh jalur hukum. Surat kuasa sudah kami tandatangani, minggu ini kami akan layangkan somasi dan dilanjutkan dengan gugatan ke PTUN,” tegas Ade dikutip dari Sorot Jabar, Minggu (27/7).
Ketika diwawancara oleh Pikiran Rakyat, Ade pun menunjukkan dampak nyata Kepgub tersebut. Di Kota Bandung, misalnya, SMA Taman Siswa hanya memiliki dua siswa baru untuk kelas X per 16 Juli 2025. Dari 11 pendaftar, sembilan mencabut berkas setelah pengumuman jalur SPMB.
Ade mengaku khawatir, dalam tiga tahun ke depan, banyak sekolah swasta tak lagi sanggup bertahan.
Sosok Ade D Hendriana
Ade D Hendriana adalah Kepala SMAS Guna Dharma, yang berlokasi di Jl. A.H. Nasution KM 11,70, Cipadung Kulon, Kota Bandung.
Rupanya, sosok pendidik ini cukup mengakar di kalangan kepala sekolah swasta di Jawa Barat. Ia dipercaya menjabat sebagai Ketua FKSS Jawa Barat sejak 2019, dan kembali terpilih untuk periode 2022–2025.
Melihat unggahan di akun media sosialnya, Ade pun vokal dan aktif menyoroti ketimpangan regulasi yang berdampak meminggirkan sekolah swasta.
Ia sempat membagikan cuplikan penampilannya di Metro TV bersama Hotman Paris, membahas kebijakan Gubernur Jawa Barat soal penambahan siswa di sekolah negeri dalam satu rombongan belajar (rombel).
Ketika Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menginstruksikan sekolah-sekolah segera membagikan ijazah siswa yang ditahan, Ade menyatakan mendukung keputusan tersebut. Namun, tegasnya, Ade meminta agar regulasi dibuat adil dan tidak merugikan sekolah swasta.
Hal itu ia sampaikan juga dalam musyawarah dengan Sekda Jawa Barat Herman Suyatman.
“Kondisi sekolah swasta beda dengan negeri,” katanya.
Polling menarik
Yang menarik, unggahan 18 Maret 2024. Ade mengunggah hasil polling yang dilakukan PolingKita.com.
Pertanyaan dalam poling tersebut: Siapakah praktisi pendidikan yang dianggap mampu menjadi Gubernur Jawa Barat 2025.
Hasilnya, nama Ade D Hendriana paling atas dengan suara sangat dominan. Jumlah suara yang diberikan kepada Ade oleh responden sangat besar dan berbeda hampir 50 persen dengan peraih suara kedua.
Itulah sosok Ade D Hendriana, Ketua FKSS Jawa Barat yang tengah bersiap mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat.***
Discussion about this post