Disambut Meriah di Monas, Presiden Prabowo Umumkan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Komitmen Hapus Outsourcing

Jakarta, Kabariku – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendapat sambutan hangat dari ribuan buruh saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5). Kehadiran Presiden dalam peringatan tahunan ini menjadi sorotan dunia, terutama setelah menuai pujian dari Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Dunia, Shoya Yoshida.

Dalam sambutannya, Shoya menyebut kehadiran Presiden Prabowo sebagai langkah bersejarah yang mencerminkan komitmen serius pemerintah Indonesia terhadap kesejahteraan buruh.

“Perayaan May Day tahun ini sangat bersejarah karena dihadiri langsung oleh Kepala Negara. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia berpihak pada masa depan dan kesejahteraan kaum pekerja,” ujar Shoya.

Shoya juga menegaskan bahwa Hari Buruh bukan sekadar seremonial, melainkan simbol perjuangan dan solidaritas kelas pekerja. Ia memastikan bahwa Konfederasi Serikat Buruh Internasional akan terus mendukung perjuangan buruh di Indonesia.

Sementara itu Presiden Prabowo menyampaikan pidato yang penuh semangat dan empati di tegah ribuan buruh yang hadir. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan berjuang keras untuk menghapus kemiskinan, kelaparan, dan korupsi. Tak hanya itu, Prabowo juga menekankan pentingnya akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata.

“Saya sadar ini pekerjaan besar dan berat, tapi saya tidak akan mundur. Saya sudah katakan, saya rela, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya,” tegas Presiden Prabowo, disambut riuh tepuk tangan para buruh.

Hapus sistem outsourcing

Dalam momen yang sama, Presiden Prabowo mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai “hadiah untuk kaum buruh” di hari bersejarah ini. Dewan ini nantinya akan diisi oleh perwakilan tokoh buruh dari berbagai daerah dan bertugas memberi masukan langsung kepada Presiden mengenai revisi undang-undang dan regulasi ketenagakerjaan yang dinilai tidak adil bagi pekerja.

Salah satu fokus utama dewan tersebut adalah penghapusan sistem outsourcing, isu yang selama ini menjadi tuntutan utama serikat pekerja. Namun, Presiden mengingatkan perlunya keseimbangan dalam pelaksanaannya.

“Kita ingin hapus outsourcing. Tapi kita juga harus realistis. Kita perlu menjaga kepercayaan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak akan ada pabrik, dan tidak ada lapangan kerja,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mencegah pemutusan hubungan kerja sepihak, serta mempercepat pembahasan dua RUU penting: RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perlindungan Pekerja Laut dan sektor perikanan.

“Negara tidak akan tinggal diam jika terjadi ketidakadilan terhadap buruh. Bila perlu, negara akan turun tangan,” tutup Presiden dengan tegas.

Pidato Prabowo ini mendapat apresiasi dari para pemimpin serikat buruh nasional, termasuk Said Iqbal dan Jumhur Hidayat, yang turut hadir dalam peringatan tersebut.***