Presiden Prabowo dan Pemerintah Fokus Pemberdayaan untuk Tingkatkan Kemandirian Masyarakat

Jakarta, Kabariku – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri koordinator (Menko) dan sejumlah Menteri dibawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (03/01/2025).

Dalam keterangannya, usai rapat terbatas di Istana Bogor, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan komitmen pemerintah dalam berbagai agenda pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran, yang kedua meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi, kolaborasi dengan UMKM,” ucapnya.

Selanjutnya, Presiden juga memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran.

Menurut Muhaiman, pemerintah akan menyiapkan 100 balai latihan kerja baru bagi para pekerja.

“Untuk pemberangkatan, persiapan jabatan tertentu kualitas standar skill dan vokasi yang siapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah akan memperluas akses pendanaan bagi UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan pekerja migran melalui pinjaman berbunga rendah.

Model pendanaan ini akan diinisiasi bersama kementerian dan lembaga terkait termasuk program kredit murah yang disalurkan melalui dana pinjaman bergulir.

“Ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” jelas Muhaimin.

Program lain yang menjadi fokus adalah optimalisasi bantuan sosial melalui Kementerian Sosial.

Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembenahan data penerima bantuan dengan menerima usulan dan sanggahan dari masyarakat untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

“Pokoknya gini tidak ada satupun orang miskin di Republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu yang paling akan kita lakukan dalam waktu cepat,” lanjutnya.***

*BPMI Setpres

Red/K.101