Jakarta, Kabariku- Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyatakan, proses pembentukan panitia seleksi (Pansel) hingga seleksi calon pimpinan dan calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah sejak awal.
Panitia Seleksi (Pansel) telah menyerahkan calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Dengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (01/10/2024).
Menanggapi pernyataan MAKI, Hasanuddin, Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (SIAGA 98) angkat bicara terkait apakah Presiden saat ini atau Presiden periode mendatang yang menyerahkan Capim dan Cadewas KPK, sama saja.
“Presiden Jokowi atau Presiden terpilih Prabowo Subianto sama saja, yang berhak atau memiliki kewenangan menyerahkan 10 nama hasil seleksi Capim dan Cadewas KPK. Menurut kami tidak terlalu krusial, sebab posisi Presiden bukanlah sifatnya interpersonal melainkan institusional,” terang Hasanuddin. Jum’at (04/10/2024).
Menurut Hasanuddin, yang harus dipertimbangkan adalah soal waktu proses seleksinya, jadi soal efektifitas.
Lebih efektif jika diserahkan saat ini, kata Hasanuddin, mengingat proses seleksi di DPR membutuhkan waktu, dan perlu mempelajari sosok capim dan cadewas hasil seleksi secara komprehesif untuk diputuskan dipilih.
“Jadi usulan MAKI terkait ini tidaklah tepat dan mendasar,” cetusnya.
Hasanuddin berharap, jika Presiden Jokowi telah selesai menjalankan tugasnya melalui pansel, maka secepatnya hasilnya diserahkan ke DPR RI.
“SIAGA 98 berharap para pihak menerima hasil tersebut sebagai hal yang terbaik yang dilakukan,” tandasnya.
Sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman layangkan surat somasi atau teguran ke Istana Negara pada Rabu (02/10/2024). Surat tersebut meminta agar Presiden Jokowi tidak menyerahkan hasil Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR.
Menurut MAKI, hal ini didasari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 112/PUU-XX/2022 halaman 118 alenia pertama, yang menyebutkan bahwa seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 dilakukan oleh Presiden dan DPR periode 2024-2029.
Apabila somasi/teguran ini diabaikan, MAKI akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan surat presiden kepada DPR.***
Red/K.000
Baca Juga :
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post