Sistem Pemilu “Menghalangi” Jalur Independen

oleh :
Fran Fardariko
Independen Analis

Jakarta, Kabariku- Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan masyarakat vs elit telah menggantikan konflik ideologi tradisional dalam menjelaskan keputusan Pemilu para pemilih.

Dalam makalah ini, saya Fran Fardariko sebagai independen analis menyelidiki apakah sikap anti-elit berkontribusi terhadap hasil politik utama: meningkatnya jumlah kandidat independen yang berhasil di pelbagai belahan dunia.

Saya menerapkan eksperimen bersama di Chile, dimana sentimen anti-elit dan jumlah politisi independen yang sukses saat ini sangatlah menonjol.

Kami menemukan bahwa preferensi terhadap kandidat independen meningkat secara signifikan di kalangan pemilih dengan orientasi anti-elit. Dalam konteks dimana partai tradisional menghadapi masa-masa sulit, keyakinan tersebut merupakan kunci untuk memahami faktor-faktor dibalik dukungan terhadap kandidat yang tidak berafiliasi dengan partai.

Pemahaman ini penting karena memilih politisi independen dapat mendorong gaya politik yang personalistik, tanpa harus melemahkan akuntabilitas demokrasi, atau mendorong konflik antara eksekutif dan legislatif.

Apa yang mendorong independensi politik ini ;

Sikap anti-elit khususnya yang mendorong konflik moral antara “rakyat” dan “elit korup” menjadi semakin menonjol di seluruh dunia selama dekade terakhir.

Sikap seperti ini kini lazim dan relevan secara politik di berbagai negara seperti Spanyol, Turki, Amerika Serikat, Canada, Chilie dan Venezuela dan masih banyak lagi.

Meskipun pertarungan antara kelompok kiri dan kanan telah lama mendominasi perbincangan politik, ketidak puasan antara masyarakat dan elit telah menjadi faktor kunci dalam menjelaskan pilihan pemilu para pemilih dalam beberapa tahun terakhir yaitu gerakan kandidat independent.

Fenomena politik relevan lainnya adalah keberhasilan kandidat independen dalam Pemilu (yakni individu yang mencalonkan diri tanpa dukungan, atau afiliasi dengan, partai politik) dalam berbagai kondisi politik.

Misalnya, pada tahun 2022, Rodolfo Hernandez mencalonkan diri sebagai calon independen di Kolombia dan hampir memenangkan Pemilu pada putaran kedua dengan memperoleh 47% suara.

Pada tahun 2016, Patrice Talon, seorang pengusaha independen, terpilih sebagai presiden Benin dengan mengalahkan perdana menteri yang sedang menjabat. Pada tahun 2018, Salome Zourabichvili yang independen terpilih sebagai presiden wanita pertama Georgia.

Transformasi politik ini terjadi dalam konteks menurunnya identifikasi partai, terkikisnya merek partai, berkurangnya pelembagaan sistem kepartaian, dan meningkatnya keterasingan dari sistem kepartaian.

Sementara di Indonesia juga mengalami kondisi di mana mayoritas publik perlahan kepercayaan terhadap partai mulai tergerus.

Sayangnya sistim politik di Indonesia menghambat jalur kandidat independen ini dengan persyaratan dukungan yang hampir tidak masuk akal, 6 sekian persen dari total jumlah pemilih.

Sementara di Chilie, Kolumbia, Kanada atau beberapa negara yang sudah menerapkan, kandidat independent hanya membutuhkan sekian ribuan dukungan atau petisi, dan ini dapat dilakukan melalu jalur organisasi masyarakat, persetujuan parlemen dari Komisi Pemilu Independen/partai, atau dukungan perorangan.

Bagaimanapun jalur independent adalah kehendak publik dan solusi untuk menjalurkan demokrasi atas dasar ketidak puasan publik kepada “elit-elit partai yang korup”.

Baru-baru ini di Jakarta salah satu jalur independen pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana sudah mendapat dukungan 1,2 juta dari penduduk Jakarta masih belum memenuhi syarat verifikasi, dimana menurut KPUD Jakarta, pasangan tersebut hanya memenuhi syarat dukungan KTP beserta formulir dengan jumlah 440 ribu, masih dibawah ambang batas minimum persyaratan yang mana 618 ribuan KTP.

Sementara di negara-negara yang sudah menerapkan sistim independen yang  justru mempermudah demi mendukung program demokrasi atas keinginan publik yang tidak puas dengan kandidat jalur tradisional yaitu kepartaian.

Dengan memanfaatkan batas dukungan seminimum mungkin jalur independen dapat menjadi menu utama yang lebih banyak untuk menjadi pilihan publik, dengan bahasa lain “bukan dia dia lagi”.

Dengan dibukanya jalur independen dengan kemudahan-kemudahan, publik sangat berharap pembaharuan program, tata kelola pemerintahan yang lebih mandiri yang berpihak kepada masyarakat.***

Jakarta, 27 Juni 2024

Red/K.103