Garut, Kabariku- Dalam rangka mendukung percepatan pengelolaan program Perhutanan Sosial (PS), Badan Pengurus Nasional Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (BPN ALMISBAT) melakukan sosialisasi di Desa Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut.
Ketua BPN ALMISBAT, Ch Ambong mengatakan kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk memfasilitasi percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial (PS) dalam mengawal Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Hutan (Permen LHK).
“Kegiatan sosialisasi ini dalam rangka mengawal implementasi Peraturan Presiden No 28 Tahun 2023 tentang perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial dan Peraturan Mentri LHK Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengelolaan perhutanan sosial pada kawasan hutan dengan pengelolaan khusus,” jelas Ch Ambong, dikutip Sabtu (23/3/2024).
Ambong menyebut kegiatan sosialisasi dan fasilitasi di inisiasi oleh BPN ALMISBAT dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Karyamekar Lestari, Desa Karyamekar Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut.
“Kita inisasi kegiatan sosialisasi dan fasilitasi tentang percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial (PS) guna mengedukasi masyarkat dan juga program Perhutanan Sosial,” ungkapnya.
Program Perhutanan Sosial sendiri, lanjut dia, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian.
“Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah,” jelasnya.
Menurutnya, melalui Perhutanan Sosial, masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang setara dan luas.
“Dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan maka tujuan konservasi lingkungan dapat sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan,” ucapnya.
Pada kegiatan sosialisasi dan fasilitasi percepatan pengelolaan perhutanan sosial ini juga dihadiri pemateri dari berbagai unsur.
“Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (Usep Setiawan), Kepala Seksi Wilayah II BPSKL KLHK (Ayi Firdaus), Koordinator Pendamping Kemendes PDTT (Suhandadi dan Asep Heriyanto), Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah V. (Salam),” lanjutnya.
Lebih jauh Ch Ambong memeparka, dengan hadirnya Perpres No 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Permenlhk No 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus meneguhkan negara hadir dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan pada masyarakat desa sekitar hutan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari pengelolaan hutan.
Ketua KTH Karya Mekar Lestari Ade Juhana, menambahkan, dengan kegiatan ini diharapa dalam waktu dekat masyarakat Desa Karyamekar yang tergabung dalam KTH Karya Mekar Lestari bisa memperoleh persetujuan/surat keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait akses legalitas pengelolaan Perhutanan Sosial dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKm).
“Para petani penggarap hutan yang tergabung di KTH Karya Mekar Lestari sangat mengharapkan dukungan dari para pihak dan siap bekerjasama dalam upaya pelestarian hutan dan pemanfaatan hutan dengan cara-cara lebih lestari,” kata Ade Juhana.
Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti oleh pengurus dan anggota KTH Karya Mekar Lestari, tokoh masyarakat setempat serta Kades Karyamekar beserta perangkat desa.***
Red/K.101
Discussion about this post