Jakarta, Kabariku- Pernyataan Capres Ganjar Pranowo baru-baru ini mengejutkan banyak pihak. Saat ditanya oleh seorang panelis pada acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Makassar, Sabtu (18/11/2023), Ganjar menyebut penegakan hukum di era pemerintahan saat ini mengalami penurunan.
Bahkan ia berani memberi nilai 5, yang berarti cukup rendah. Ganjar menganggap banyaknya intervensi hingga rekayasa kasus saat ini yang mendorongnya memberi rapor merah tersebut.
“Pernyataan Ganjar ini cukup lucu dan kontradiktif,” ujar aktivis 98 Sulaiman Haikal kepada media. Minggu (18/11/2023).
Sebab, jelas Haikal, dalam formasi Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi, ranah hukum justru dipegang oleh kader atau afilian PDI Perjuangan.
Haikal menyebut jabatan Menkumham dipegang oleh kader PDI Perjuangan Yasonna Laoly. Kemudian Jaksa Agung bisa dikatakan memiliki hubungan erat dengan elite PDI Perjuangan.
“Lalu, ini yang paling lucu, jabatan Menkopolhukam yang mengkoordinir kementerian bidang hukum, juga dijabat oleh cawapresnya Ganjar sendiri yaitu Mahfud MD,” ucap Haikal.
Lanjut Haikal, disadari atau tidak, tuduhan Ganjar mengenai rekayasa dan intervensi kasus hukum, lalu parsialitas dalam penegakan hukum, jelas-jelas sedang memblejeti kelemahan dan keburukan team Ganjar sendiri dan PDI Perjuangan.
“Publik jadi bisa bertanya-tanya, wajah penegakan hukum seperti apa yang dijanjikan Ganjar jika teamnya sendiri ia nilai penuh skandal dan rakayasa,” ujar Haikal yang memimpin organisasi mahasiswa PIJAR Indonesia saat reformasi 1998.
Tak lupa Haikal memberi penilaian akan lemahnya team materi kampanye Ganjar yang membuatnya senantiasa melakukan blunder.
“Seharusnya Ganjar difeeding data akurat dan tidak kontradiktif. Kalau sudah begini kan bikin malu saja. Bak pendekar mabuk, alih-alih hendak memukul, malah jatuh tersungkur,” tandas Haikal.***
Red/K.101
Discussion about this post