Korupsi Alih Fungsi Lahan di Riau, MA Tambah Hukuman Bos Duta Palma Surya Darmadi Jadi 16 Tahun

Jakarta, Kabariku-  Mahkamah Agung memperberat hukuman terdakwa korupsi alih fungsi lahan di Riau, Surya Darmadi, menjadi 16 tahun penjara.

Surya Darmadi juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp2,2 triliun.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Putusan kasasi Surya Darmadi ini lebih lama 1 tahun dari putusan pengadilan tingkat pertama maupun banding yang menghukum bos Duta Palma Group tersebut selama 15 tahun.

Adapun sidang putusan kasasi Surya Darmadi dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto pada Kamis 14 September 2023 pekan lalu.

“Tolak perbaikan pidana menjadi 16 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti senilai Rp2,23 triliun subsider 5 tahun penjara,” demikian tulis amar putusan, mengutip situs resmi MA, hari Selasa (19/9/2023).

bos PT Duta Palma Surya Darmadi dijatuhi vonis 15 tahun penjara setelah sebelumnya dituntut penjara seumur hidup pada sidang putusan, Kamis, (23/2/2023).

Majelis hakim menuturkan, penurunan hukuman ini mempertimbangkan karena Surya Darmadi sudah berumur uzur yaitu 72 tahun dan memiliki penyakit jantung.

Selain hukuman penjara, pengusaha sawit pemilik Duta Palma Group ini diharuskan membayar denda 1 miliar, uang pengganti kerugian Rp2,2 triliun.

Kasus Surya Darmadi ini disebut sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia karena kerugian negara disebut mencapai Rp100 triliun.

Kasus Surya Darmadi bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999-2008 Raja Thamsir Rachman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) kepada empat perusahaan PT Duta Palma Group pada tahun 2007.

Perizinan itu berada di lahan kawasan hutan yakni di hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), hutan penggunaan lainnya (HPL) maupun hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Indragiri Hulu.

Namun kelengkapan perizinan lokasi dan usaha perkebunan dibuat secara melawan hukum tanpa adanya izin prinsip dengan tujuan agar izin pelepasan kawasan hutan bisa diperoleh.

Tak hanya itu, PT Duta Palma Group juga tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20 persen dari total luas areal kebun yang dikelola.***

Red/K-1002