Selamatkan Honorer dari PHK Massal, Pemerintah Rancang Sistem PPPK Paruh Waktu

Jakarta, Kabariku-  Pemerintah kini sedang merancang sistem kepegawaian baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Paruh Waktu.

Sistem kepegawaian baru untuk ASN ini tercantum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas membenarkan bahwa pemerintah kini sedang menggodok sistem kepegawaian PPPK Paruh Waktu atau part time.

Tujuannya, kata Azwar Anas, untuk mengakomodir para tenaga honorer di lingkungan pemerintahan yang akan dihapus statusnya pada 28 November 2023 yang akan datang.

Menurutnya, sistem kepegawaian PPPK Paruh Waktu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar penghapusan honorer tidak berbuntut PHK massal.

“Ini akan menjamin kepastian teman-teman honorer untuk tetap bekerja. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo penghapusan tenaga honorer kelak tidak akan berbuntut pada PHK massal dan pembengkakan anggaran,” katanya kepada wartawan dikutip Selasa (12/7/2023).

PPPK Paruh Waktu, Azwar Anas, menjadi sistem kepegawaian atau jabatan baru untuk mewadahi para honorer sehingga tak ada PHK massal.

Sementara itu, Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU ASN Komisi II DPR, Guspardi Gaus mengungkapkan, PPPK Paruh Waktu akan menjadi solusi bagi tenaga honorer supaya tidak kehilangan pekerjaannya dan menurunkan pendapatan mereka.

“Sekaligus tanpa menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai demi mengangkat 2,3 juta tenaga honorer hasil verifikasi pemerintah,” paparnya.

Gus Pardi melanjutkan, dari sisi gaji, PPPK Paruh Waktu tentu tidak sama dengan full time. Namun sistem ini akan menjadi win-win solution sehingga para honorer tetap bisa bekerja sementara anggaran pun tak membengkak.

“Ini bagian dari perubahan yang akan dilakukan di revisi UU ASN,” ujar Guspardi beberapa watu lalu.

DPR dan pemerintah, lanjutnya, kini belum pada tahap pembahasan berapa gaji PPPK Paruh Waktu dan bagaimana mekanisme kerjanya.***

Red/K-1002