Jakarta, Kabariku- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi pengadaan barang di Badan Sar Nasional (Basarnas).
Mahfud menilai, KPK jeli dan mencermati berbagai pelanggaran aturan yang merugikan negara.
“Bagus. Ya makanya ditangkap, kalau ngakali lelang makanya ditangkap. Bagus, KPK bisa mencermati itu, bahwa semua yang melanggar aturan dan merugikan keuangan negara itu korupsi,” kata Mahfud usai kunjunannya di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Jum’at (28/7/2023).
Mahfud berkata, tentu ada jumlah, untuk masuk kategori menimbulkan kerugian negara.
“Jumlahnya minimal Rp1 miliar dari yang didugakan. Tapi kalau sifatnya penyuapan, gratifikasi tidak harus sampai Rp1 miliar sudah dianggap korupsi, merugikan negara,” jelasnya.
Menurut Mahfud, pemerintah selama ini telah memberlakukan lelang elektronik sebagai solusi mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
Peraturan yang ada saat ini sudah bagus, tinggal melakukan pengawasan atas proses lelang elektronik.
“Jika ada oknum yang mengakali proses lelang elektronik itu maka sudah tepat untuk ditangkap. Ya makanya ditangkap, kalau mengakali lelang makanya ditangkap. Kalau aturan dibuat terus (membuat aturan baru) nanti malah nggak selesai-selesai,” jelasnya.
Nantinya, lanjut Mahfud, penyidik KPK akan melihat apakah ada penaikan atau penurunan harga dalam pengadaan barang dan jasa itu.
“Markup atau markdown-nya itu ada atau tidak, itu nanti KPK yang akan buka,” ujarnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap di Basarnas untuk menghormati proses hukum.
“Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ (sistem lelang pengadaan) ya kalau terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) ya hormati proses hukum yang ada,” kata Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (28/7/2023).
Jokowi mengatakan pihaknya telah berupaya membenahi sistem pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga non-Kementerian, salah satunya dengan menerapkan e-Katalog.
Saat ini jumlah produk di e-Katalog, kata Jokowi, telah meningkat pesat menjadi 4 juta produk dari sebelumnya hanya 10 ribu. Hal itu menandakan sudah ada perbaikan sistem pengadaan di lembaga pemerintah.
“Jika ada oknum yang berupaya mengakali sistem pengadaan tersebut dengan cara yang melanggar hukum, maka akan diproses secara hukum,” tandas Presiden Jokowi.***
Red/K.101
Discussion about this post