Jakarta, Kabariku- Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Hendra Utama Sutardodo menolak gugatan Praperadilan yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe.
Komisi pemberantasan korupsi (KPK) melalui Jubir Penindakan, Ali Fikri menyampaikan tanggapan atas putusan Praperadilan (Praper) Lukas.
“KPK apresiasi putusan Hakim Tunggal Praperadilan yang dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil permohonan gugatan praperadilan dari Tersangka LE dan Tim PHnya,” ucap Ali. Rabu (3/5/2023).
Ali menyatakan, KPK yakini bahwa seluruh tahapan dan proses penyidikan perkara ini telah sepenuhnya berpedoman pada aturan hukum termasuk dengan tetap mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM.
“Berikutnya, kami akan segera bawa perkara ini ke Pengadilan Tipikor untuk di buktikan lebih lanjut,” ucap Ali.
“KPK berkomitmen untuk mengembangkan perkara ini dan membawa pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan ke proses hukum,” imbuhnya..
Sebelumnya, Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai penyidikan yang dilakukan oleh KPK selaku termohon hingga menetapkan Lukas sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.
“Mengadili, dalam pokok perkara, menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya,” ujar hakim Hendra saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Rabu (3/5/2023).
Sepertidiketahui, Lukas Enembe menggugat KPK ke PN Jakarta Selatan karena mempermasalahkan status tersangka yang disematkan KPK terhadap dirinya dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Lukas mengajukan permohonan praperadilan pada Rabu, 29 Maret 2023. Permohonan teregister dengan nomor perkara: 29/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.
Dalam petitumnya, Lukas meminta PN Jakarta Selatan menyatakan proses hukum yang dilakukan oleh KPK tidak sah dan tidak berdasar atas hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Lukas juga meminta agar dikeluarkan dari tahanan dan ingin haknya dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabat dipulihkan.
Lukas diproses hukum KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Dia diduga menerima suap Rp1 Miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka. Suap itu disinyalir berkaitan dengan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Pemprov Papua.
KPK menduga Lukas juga menerima gratifikasi senilai Rp10 Miliar. Namun, Lembaga Antirasuah belum mengungkap pihak-pihak pemberi gratifikasi tersebut.
Lebih dari 90 saksi termasuk ahli digital forensik, ahli akunting forensik hingga ahli dari kesehatan telah diperiksa untuk melengkapi berkas perkara dugaan suap dan gratifikasi Lukas.***
Red/K.000
Discussion about this post