• Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Sabtu, Juli 19, 2025
Kabariku
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
    • Nasional
    • Daerah
  • Kabar Presiden
  • Kabar Pemilu
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hiburan
  • Teknologi
  • Opini
    • Artikel
    • Edukasi
    • Profile
    • Sastra
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
  • Beranda
  • Berita
    • Nasional
    • Daerah
  • Kabar Presiden
  • Kabar Pemilu
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hiburan
  • Teknologi
  • Opini
    • Artikel
    • Edukasi
    • Profile
    • Sastra
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
Tidak ada hasil
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Kabar Presiden
  • Kabar Pemilu
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hiburan
  • Teknologi
  • Opini
Home Hukum

PN Garut Vonis 10 Bulan Penjara Melebihi Tuntutan Jaksa! Ini Tanggapan Kuasa Hukum Petani Cisaruni

Redaksi oleh Redaksi
8 Februari 2023
di Hukum, Kabar Peristiwa
A A
0
ShareSendShare ShareShare

Garut, Kabariku- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut menjatuhkan vonis bersalah kepada empat petani dengan hukuman 10 bulan penjara atas kasus penyerobotan lahan milik PTPN VIII Cisaruni Cikajang Garut.

Senyatanya, Nandang, Saepudin, Ujang Juhana dan Pakih keempat petani ini mengalami kriminalisasi oleh PTPN VIII atas penggarapan lahan terlantar.

Advertisement. Scroll to continue reading.

M. Rafi Saiful Islam salah satu kuasa hukum 4 petani Cikandang, mengatakan, Majelis Hakim yang terdiri dari Riswandy sebagai Hakim ketua, Haryanto Das’at, dan Maryam Broo sebagai Hakim anggota telah memvonis 4 petani tersebut selama 10 bulan, vonis ini lebih berat dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya memvonis 5 bulan.

RelatedPosts

Pengadaan Chromebook Sudah Dirancang Sebelum Nadiem Resmi Jadi Menteri: Ini Kronologinya

Kejagung Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Chromebook Kemendikbudristek, Negara Rugi Rp1,9 Triliun

Eks CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Soal Kasus Chromebook

“Keputusan pada hari Senin, 6 Februari 2023 ini tidak dapat diterima oleh keluarga serta solidaritas petani Garut. Bagi mereka Hakim melalui keputusannya tidak menunjukan rasa keadilan,” ujar Rafi Saiful usai sidang di PN Garut.

Pihaknya menjelaskan, Keempat petani melakukan penggarapan lahan di PTPN VIII agar bisa hidup dan menghidupi keluarganya demi kehidupan yang layak dan sejahtera.

Hakim tetap memutus keempat petani penggarap ini bersalah dengan diambilnya keputusan setelah mempertimbangkan keadaan sosiologis dan asas kebermanfaatan tidaklah sesuai.

Menurut penuturan Hakim mereka dianggap sudah memenuhi unsur tindak pidana pada pasal 107 huruf C UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Unsur lain yang disebutkan Hakim mengenai kawasan perkebunan pada dasarnya merupakan tanah terlantar.

Hal itu pun dibuktikan dengan keterangan para saksi yang menjelaskan jika pohon teh di kawasan tersebut tingginya sudah mencapai lebih dari dua meter.

Baca Juga  KPK Lelang Barang Rampasan Terpidana Eks Dirjen Hubla Kemenhub. Berikut 9 Barang yang di Lelang

“Sayangnya Hakim bahkan tidak mempertimbangkan kesaksian yang telah dijelaskan dalam fakta persidangan sebelumnya mengenai hal ini,” ujarnya.

Dalam persidangan, ia melanjutkan, Hakim memaparkan jika keputusan vonis 10 bulan penjara bagi keempat petani Cikandang dikuatkan serta bersandar pada kesaksian Joni Kamaludin dari pihak PTPN.

Namun Hakim tidak mempertimbangkan ketidaksesuaian kesaksian dari Joni Kamaludin dan tiga orang lainnya.

Ironisnya, tidak ada satupun dari mereka yang melihat secara langsung keempat petani Cisaruni yang tengah melakukan penebangan pohon teh milik PTPN VIII pada 15 Juni 2022.

Pada pertimbangannya, Hakim tidak melihat kondisi objektif bahwa PTPN VIII Afdeling Cisaruni memiliki luas 1267,81 hektar di Kecamatan Cikajang berwujud sebagai satu perusahaan menguasai lahan yang cukup luas, dibandingkan kepemilikan lahan oleh warga hanya sekitar 50 hektar.

Selisih kepemilikan lahan tersebut secara jelas menunjukkan adanya ketimpangan lahan, warga yang justru menguasai lahan dalam jumlah yang tidak luas bahkan harus menjadi buruh tani dengan upah begitu murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ditambah kondisi masyarakat yang terus bertambah namun tanah tidak bertambah. Sementara petani hanya menggarap lahan terlantar tidak lebih dari 400 Meter.

Gambar itu makin kontras menunjukkan ketidakadilan agraria apabila badan usaha yang tadi memiliki izin atau hak yang luas itu tidak menggarap atau mengusahakan tanahnya.

Sedangkan, Keadilan Agraria adalah konsep yang merujuk pada situasi tidak terjadi ketimpangan, penguasaan, atau kepemilikan atas sumber-sumber daya Agraria atau tanah.

Hakim pun tidak melihat kondisi secara riil bahwa PTPN VIII yang menjadi representasi negara menggarap lahan yang sangat luas untuk menumbuhkan taraf ekonomi negara, justru tidak merawat lahan tersebut dan banyak praktek-praktek sewa-menyewa dan jual-beli lahan garapan oleh oknum PTPN VIII.

Baca Juga  Maqdir Kembalikan Uang Rp27 Miliar, Jampidsus Dalami Sosok "S" si Pemberi Uang Terkait Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

Hal ini menunjukkan PTPN VIII tidak mampu mengelola HGUnya sendiri. Maka dari itu jelas hak atas tanah tersebut seharusnya menjadi prioritas ke para petani penggarap yang belum mempunyai lahan di daerah Cikandang dan Margamulya yang dengan baik menggarap lahan tersebut. Namun malah dikriminalisasi oleh PTPN VIII.

Lebih jauh Rafi Saiful menuturkan, Putusan Hakim tersebut tidak mencerminkan Keadilan Agraria, dimana Hakim dalam pertimbangannya hanya menilai dari kacamata formalistik hukum saja.

Padahal, menurutnya, dalam fakta-fakta persidangan terungkap di Desa Cikandang dan Margamulya, Desa para terdakwa tinggal, penguasaan lahan paling luas adalah PTPN VIII, namun warga desa tersebut lebih banyak yang menjadi buruh tani dengan penghasilan tidak menentu.

“Terlebih lahan yang dikuasai PTPN VIII tersebut sudah tidak produktif dan tidak terawat. Hal ini menjadi cerminan bahwa ketimpangan lahan yang menyebabkan ketidakadilan agraria telah didukung oleh putusan ini,” jelas Rafi.

Yudi Kurnia salah satu kuasa hukum petani Cikandang mengungkapkan, Situasi konflik agraria dalam kasus ini membawa kemunduran bagi penyelesaiannya, seakan-akan penyelesaiannya adalah dibawa ke ranah pidana.

“Padahal di BPN sendiri sudah ada mekanisme  penyelesaian konflik agraria ini, namun ke 4 petani malah dikriminalisasi dengan dipenjara 10 bulan, hal ini menjadi ketidakpastian dalam penyelesaian konflik agrarian,” kata Yudi Kurnia.

Sementara Meiki W Paendong, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat mengutuk keras putusan Hakim tersebut.

Menurutnya putusan itu sangat mengecewakan, sama sekali tidak memandang aspek keadilan dan hak asasi manusia.

Hakim, dinilainya tidak melihat dari sudut pandang kemanusiaan di mana para petani tersebut merupakan tulang punggung keluarga.

“Keempat petani hanya berniat untuk mengakses lahan  yang merupakan lingkungan sumber kehidupan mereka.Mengolah lahan tersebut untuk keberlanjutan hidup keluarga. Bukan untuk memperkaya diri,“ ucap Meiki.

Baca Juga  Hari Ini Dibuka, Pendaftaran Upacara Peringatan HUT ke 77 RI. Berikut Cara dan Syaratnya

Keempat petani Cikandang yang mengalami kriminalisasi sejatinya hanya ingin menghidupkan kembali lahan yang ditelantarkan oleh PTPN VIII.

Sebagaimana amanat konstitusi melalui Pasal 33 UUD 1945 dimana tanah sumber-sumber agraria seperti tanah seharusnya diperuntukan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya.

Rakyat yang dimaksud bukan segelintir orang dengan modalnya, melainkan orang-orang yang benar-benar memerlukan penghidupan dari sumber-sumber agraria, salah satunya adalah Petani.

Kewajiban untuk mengelola tanah dalam UU Pokok-Pokok Agraria pasal 15 terkait kewajiban memelihara, meningkatkan kesuburan tanah dan mencegah kerusakan tanah bukan hanya kewajiban pemilik HGU tapi juga setiap orang yang berada di sekitar wilayah itu.

Artinya jika tanah tersebut tidak dikelola, dimanfaatkan dengan baik dan sudah lama ditelantarkan, maka warga masyarakat sekitar mempunyai kewajiban dan hak untuk bisa menggarap tanah tersebut.

“Vonis 10 bulan oleh Majelis Hakim memperlihatkan kepada kita bagaimana penegakkan hukum “berkeadilan” selalu tajam kebawah,” cetus dia.

Kaum tani selama ini selalu terpinggirkan dari penataan sumber-sumber agraria maupun dalam pembangunan hukum di Indonesia.

“Keempat petani yang dikriminalisasi adalah cerminan kecil dari bagian perjuangan buruh tani, petani penggarap, petani gurem di Garut khususnya untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai petani,” tukasnya.

Hukum seharusnya berpihak kepada mereka yang berjuang menuntut keadilan. Bukan merampas keadilan itu dari mereka.

“Pengadilan Negeri Garut telah dengan jelas mengesampingkan fakta-fakta persidangan hingga memvonis 4 petani Cikandang dengan pidana penjara 10 bulan,” tandasnya.***

Red/K.000

Berita Terkait :

https://www.kabariku.com/siaga-98-ultra-petita-ditanah-negara-hakim-pn-garut-ciderai-keadilan-petani-cisaruni/
https://www.kabariku.com/dukung-menteri-bumn-gandeng-kpk-bersih-bersih-dapen-ptpn-viii-ini-pesan-siaga-98/

BACA juga Berita menarik Seputar Pemilu KLIK disini

Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com

Tags: Kriminalisasi petani cisaruni garutPengadilan Negeri GarutPTPN VIIIWarta Pemilu
ShareSendShareSharePinTweet
ADVERTISEMENT
Post Sebelumnya

KPK Cek Dana Pensiun BUMN Konteks Pencegahan atau Penindakan

Post Selanjutnya

Perumda Air Minum Tirta Intan Garut Gelar Workshop dan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

RelatedPosts

Pengadaan Chromebook Sudah Dirancang Sebelum Nadiem Resmi Jadi Menteri: Ini Kronologinya

16 Juli 2025
konferensi pers di Gedung Jampidsus, Jakarta, Selasa (15/7/2025)

Kejagung Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Chromebook Kemendikbudristek, Negara Rugi Rp1,9 Triliun

16 Juli 2025

Eks CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Soal Kasus Chromebook

14 Juli 2025
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar

Kantor GoTo Digeledah Kejagung Terkait Kasus Chromebook: Dua CEO-nya Sahabat Bisnis Nadiem

11 Juli 2025
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar

Mega Korupsi Minyak Mentah Rp 285 Triliun, Raja Minyak Riza Chalid Diburu Kejagung hingga Singapura

11 Juli 2025

Khofifah Diperiksa KPK di Polda Jatim, Ini Penjelasan Akademisi Hukum Indonesia Nurul Ghufron

11 Juli 2025
Post Selanjutnya

Perumda Air Minum Tirta Intan Garut Gelar Workshop dan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PSSI Asprov Jabar Batalkan KLB Ulang, PSSI Garut Sah Kantongi SK

Discussion about this post

KabarTerbaru

Tragedi Pesta Rakyat Garut: Dua Warga dan Satu Polisi Gugur, Kapolda Jabar Pastikan Investigasi Mendalam

19 Juli 2025

RUU Masyarakat Adat Mandek 15 Tahun, Menteri HAM Natalius Pigai: Kini DPR Lebih Peduli

18 Juli 2025
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf atas tragedi yang terjadi di pesta pernikahan putranya, Maula Akbar.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Mohon Maaf Atas Tragedi di Pernikahan Putranya: Saya Bertanggung Jawab Penuh

18 Juli 2025

Gubernur dan Wagub Sulawesi Utara Takjub dengan Metode DSA Dokter Terawan

18 Juli 2025

Penasehat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Dr Terawan Apresiasi Kemajuan Kota Tomohon

18 Juli 2025
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Boelan Tresyana

Dugaan Korupsi Kemendikbudristek: Kejagung Ungkap Kasus Chromebook, KPK Selidiki Google Cloud

18 Juli 2025
ruang konpers KPK

KPK Tahan 4 Pejabat Kemnaker dalam Kasus Pemerasan RPTKA, Dugaan Suap Capai Rp53,7 Miliar

18 Juli 2025
Presiden Prabowo Subianto berbicara lewat telepon dengan Presiden AS Donald Trump membahas tentang tarif impor/Setkab

Tarif Trump 19 Persen untuk Indonesia Jadi Sorotan Utama Media Global

17 Juli 2025

Hoegeng Awards 2025 jadi Momentum Kapolri Teguhkan Komitmen Reformasi dan Pelayanan Terbaik

17 Juli 2025

Kabar Terpopuler

  • Yunita Ababil

    Kabar Duka, Pedangdut Senior Yunita Ababil Meninggal Dunia di Depok

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bu Guru Salsa yang Viral karena Video Syur, Kini Bahagia Dinikahi Duda PNS

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Rotasi Besar-besaran di Kejaksaan: Inilah Daftar 11 Kajati Baru, Harli Siregar Pimpin Kejati Sumut

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Romansa di Panggung Politik: Jejak Cinta Wabup Garut Putri Karlina dan Maula Akbar

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PEADFest Kembali Digelar: Ajang Kreativitas Mahasiswa FEB Universitas Pancasila Melalui Seni

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Era Untouchable Berakhir! Pijar Indonesia 98 Apresiasi Kejaksaan Agung Gempur Koruptor Kelas Kakap

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Putra Gubernur Jabar Resmi Menikahi Wabup Garut, Intip Unggahan Bahagia Pengantin Wanita

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
[sbtt-tiktok feed=1]
Kabariku

Kabariku adalah media online yang menyajikan berita-berita dan informasi yang beragam serta mendalam. Kabariku hadir memberi manfaat lebih

  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2024 Kabariku - partner by Sorot Merah Putih.

Tidak ada hasil
View All Result
  • Beranda
  • Berita
    • Nasional
    • Daerah
  • Kabar Presiden
  • Kabar Pemilu
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hiburan
  • Teknologi
  • Opini
    • Artikel
    • Edukasi
    • Profile
    • Sastra

© 2024 Kabariku - partner by Sorot Merah Putih.