Pernyataan Menko Polhukam Tentang Tragedi Kanjuruhan. Koalisi Masyarakat Sipil: Tidak Berwenang, Keliru dan Menyesatkan

Jakarta, Kabariku- Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum Surabaya pos Malang (LBH Malang), Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (LBH Surabaya), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lokataru Foundation, dan IM57+ Institute mengecam pernyataan Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang menyatakan bahwa ‘Tragedi Kanjuruhan bukanlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat’.

Koalisi menilai pernyataan yang disampaikan oleh Menko Polhukam tersebut tidaklah berdasar dan menyesatkan, sebab Kemenkopolhukam tidak memiliki wewenang untuk menyatakan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak.

Lembaga yang berwenang adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

“Merujuk Pasal 18 UU 26 Nomor Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM dalam mengungkap peristiwa pelanggaran HAM berat, baik dalam bentuk kejahatan genosida maupun kejahatan kemanusiaan, dapat melakukan penyelidikan dan membentuk tim Ad-hoc,” kata Daniel Siagian dari YLBHI-LBH Pos Malang didampingi Fatia Maulidiyanti, KontraS); Muhammad Isnur, YLBHI; dan Iwan Nurdin, Lokataru Foundation. Selasa (3/1/2023).

Meskipun Menkopolhukam menjelaskan pernyataan yang disampaikannya tersebut berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, menurut Koalisi Masyarakat Sipil, pernyataan tersebut tetaplah keliru.

Dijelaskannya, Jika merujuk pada keterangan pers Komnas HAM Nomor 039/HM.00/XI/2022 tentang penyampaian laporan tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang, pelaksanaan pendalaman kasus oleh Komnas HAM menggunakan kerangka UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Bukan UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dapat menyatakan suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat atau tidak yang didasari pada proses penyelidikan,” terangnya.

Koalisi menjelaskan, Bahwa walaupun Komnas HAM telah menyatakan terjadi pelanggaran HAM berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Sesungguhnya, tidak dapat menutup kemungkinan bagi Komnas HAM untuk menyelidiki kasus kanjuruhan dalam kerangka pelanggaran HAM berat.

Mengingat, tragedi kanjuruhan ini memiliki potensi untuk dapat disimpulkan sebagai pelanggaran HAM berat apabila proses penyelidikan oleh Komnas HAM dapat dilakukan.

“Berkenaan dengan hal tersebut, kami menilai penting bagi Komnas HAM untuk menindaklanjuti kembali hasil temuan sebelumnya dengan melakukan penyelidikan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” tegasnya.

Mengingat terdapat berbagai fakta yang perlu untuk ditelusuri lebih lanjut, satu diantaranya mengenai pertanggungjawaban komando/atasan dalam pengerahan penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh institusi keamanan.

“Sebab dalam tragedi ini terdapat aktor high level yang harus diminta pertanggungjawabannya secara hukum,” ujarnya.

Koalisi menilai dalam situasi seperti ini Menkopolhukam lebih baik berfokus pada rekomendasi laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang diketahui hingga saat ini belum ada perkembangan yang begitu signifikan.

Beberapa diantaranya meminta Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, penyelidikan lanjutan anggota Polri dan prajurit TNI yang melakukan kekerasan, tidak terkecuali kepada pejabat Polri yang menandatangani surat rekomendasi izin keramaian No: Rek/000089/IX/YAN.2.1/2022/DITINTELKAM tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Dirintelkam atas nama Kapolda Jawa Timur.

“Terlebih lagi diketahui saat ini baru terdapat 6 (enam) orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian dengan Pasal-Pasal pidana yang ancamannya tergolong ringan dan hal ini menimbulkan ketidakadilan baru bagi para korban dan keluarga korban,” bebernya.

Antara lain, disebutkannya, Pasal 359 KUHP dan/Pasal 360 KUHP dan/atau Pasal 103 ayat (1) Jo Pasal 52 U No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dimana ancaman Pidana maksimal dari antara Pasal tersebut ialah 5 (lima) tahun penjara.

Diketahui sebelumnya, Pernyataan itu disampaikan Mahfud lewat akun Twitter-nya @mohmahfudmd, Rabu (28/12/2022). Mahfud mengatakan, yang bisa menetapkan adanya pelanggaran HAM berat atau tidak itu hanya Komnas HAM.

“Betulkah sy bilang kasus Tragedi Kanjuruhan bkn pelanggaran HAM Berat? Betul, sy katakan itu Selasa kemarin di depan PBNU dan para ulama di Surabaya. Itu adl hasil penyelidikan Komnas HAM. Mnrt hukum yg bs menetapkan adanya pelanggaran HAM Berat atau tidak itu hanya Komnas HAM,” cuit Mahfud Md.

“Pembunuhan atas ratusan orang scr sadis oleh penjarah itu bkn pelanggaran HAM Berat tp kejahatan berat. Tp satu tindak pidana yg hny menewaskan beberapa orng bs menjadi pelanggaran HAM Berat,” sebut Mahfud Md.

Mahfud menambahkan, selama dirinya menjabat Menko Polhukam, jika ada tindak pidana yang besar, dirinya selalu mempersilakan Komnas HAM menyelidiki dan mengumumkan sendiri apakah ada pelanggaran HAM berat atau tidak. Misalnya kasus Wadas, kasus Yeremia, tragedi Kanjuruhan dan lainnya.

“Kalau Pemerintah yg mengumumkan bs dibilang rekayasa,” tulis Menkopolhukam.***

Red/K.101

BACA juga Berita menarik Seputar Pemilu KLIK disini