Jakarta, Kabariku- Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) memaparkan sejumlah langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020.
Langkah pertama, yang diambil pemerintah, kata Presiden, adalah melakukan manajemen makro dan mikro secara efektif sehingga semua pihak ikut serta menangani pandemi COVID-19.
“Saya melihat semuanya kita ini bekerja karena tertekan oleh persoalan, tertekan oleh masalah, semuanya bekerja. Itu yang tidak saya lihat sebelum-sebelumnya,” ujar Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Tahun 2023, di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Presiden mengatakan, Indonesia dan seluruh negara belum memiliki pengalaman dalam mengatasi pandemi. Presiden mengisahkan, disaat sebagian besar Menteri menyarankan untuk melakukan lockdown ia memiliki pertimbangan lain.
“Hitungan saya, dalam 2 atau 3 minggu rakyat sudah enggak bisa memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah, semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh. Itu yang kita hitung sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown,” ungkap Presiden.
Langkah kedua, sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga TNI dan Polri. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah vaksin COVID-19 yang telah disuntikkan kepada masyarakat yang sudah mencapai 448 juta suntikan.
“Itu semuanya bisa kita lakukan dan kita melihat TNI dan Polri betul-betul bekerja melampaui tugas intinya. Ke kampung-kampung ngajakin rakyat untuk mau divaksin, bukan pekerjaan yang mudah,” ucap Presiden.
Langkah ketiga, melakukan manajemen “gas dan rem” dalam rangka menyeimbangkan penanganan di sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Presiden menyebut langkah tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan.
“Begitu hitungan salah sedikit, ekonomi akan jatuh. Tetapi begitu gasnya terlalu kencang juga pandeminya bisa naik. Itulah yang kita lakukan menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi yang semuanya menekan manajemen negara, tidak mudah,” ujarnya.
Langkah keempat, pemerintah melakukan keputusan dan kecepatan bertindak dalam menangani pandemi COVID-19.
“Kita harus melakukan keputusan dan cepat bertindak, ini yang juga tidak mudah. Kecepatan bertindak sesuai dengan data-data lapangan yang ada, tidak mudah,” ungkap Presiden Jokowi.
Hadir dalam acara ini Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD.
Turut hadir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Waspada Masa Transisi
Memasuki masa transisi ini, Presiden Jokowi meminta jajaran terkait untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar tetap menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
“Setelah PPKM kita cabut di akhir tahun 2022, masa ini adalah masa transisi dan kita tetap harus waspada, hati-hati dalam memutuskan kebijakan, utamanya ekonomi yang sekarang ini kita berada pada posisi yang sangat baik,” ujar Presiden.
Presiden menyampaikan, di tengah upaya penanganan pandemi di tahun 2022 lalu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kuartal III berada di angka 5,72 dan year on year di tahun 2022, seperti tadi Pak Menko Airlangga menyampaikan 5,3 [persen], kalau itu tercapai sebuah prestasi yang sangat baik yang bisa kita capai,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Presiden pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang bekerja bersama selama tiga tahun dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Ibu semuanya dan seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa, yang telah bekerja keras selama tiga tahun dalam menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi kita. Sebuah tantangan yang sangat berat, sebuah persoalan yang sangat sangat berat yang kita hadapi saat itu, dan tidak ada standarnya, tidak ada pakemnya, karena memang kita semuanya belum memiliki pengalaman dalam menangani pandemi ini,” tandasnya.***
*BPMI_Setpres
Red/K.101
Discussion about this post