Garut, Kabariku- Pungutan atau potongan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) oleh oknum sekolah yang bekerjasama dengan oknum Komite Sekolah di Kabupaten Garut menjadi keluhan orang tua siswa penerima program tersebut. Bukan hanya sekali, pungutan tersebut kerap terjadi pada setiap pencairan dana PIP.
“Beberapa waktu lalu, saya mendampingi beberapa warga dari Garut Selatan yang melaporkan oknum kepala sekolah/Guru, oknum Komite, oknum pengawas sampai Dinas Pendidikan,” ujar Asep Muhidin, SH., dalam keterangannya, Jum’at (20/1/2023).
Setelah berjalan dan pihaknya pun telah melakukan pendalaman, ternyata banyak orang tua siswa yang mengeluh adanya tindakan oknum yang memanfaatkan batuan PIP.
“Ternyata banyak orang tuayang mengeluhkan, yang seharusnya diterima utuh oleh siswa beserta orang tua/walinya, ini malah dirampas/dipotong/diambil oknum guru,” tukas Asep.
Dalam waktu dekat, Asep selaku Kuasa Hukum orang tua siswa mengaku akan membuka beberapa data kejahatan oknum sekolah yang mengendapkan/menyimpan kartu tabungan Bank PIP milik siswa di sekolahnya.
Bahkan pihak sekolah, lanjut Asep, tidak pernah diberitahukan kepada siswa maupun orang tua/walinya bahwa siswa tersebut menerima bantuan dana PIP dan sudah bisa dicairkan.
“Ini sudah tidak bisa ditolelir, guru yang seharusnya digugu dan ditiru oleh kita, tetapi ini malah memberikan cotoh yang tidak baik, tentunya guru disini adalah oknum, karena saya yakin tidak semua,” ujarnya.
Asep menyebut, ada yang sudah 2 kali cair, bahkan ada yang sudah 3-4 kali cair tetapi siswa dan orang tuanya tidak pernah tahu dan menerima sepeserpun.
Sedangkan satu kali pencairan besarannya Rp. 450.000,- kalau seandainya dua kali pencairan tidak diberikan saja totalnya Rp. 800.000,-.
“Nah kalau satu kabupaten Garut ada berapa siswa yang menerima PIP?, di Kecamatan Cisompet saja menurut data Puslapdik Kemendikbud ada 3.690 siswa, nah bayangkan satu kecamatan Cisompet saja kalau tidak diberikan dua kali saja sudah Rp2,9 Milyar kerugian negara yang dikorup oknum-oknum guru,” bebrnya.
Selain itu, Asep mengungkap, disalah satu SMP, saya menemukan kembali adanya dugaan buku tabungan ganda atau dobel, jadi buku tabungan PIP yang dipegang oleh siswa melalui orang tua/walinya.
“Ketika sudah lama tidak pernah dicek karena tidak adanya pemberitahuan dari sekolah, saat dilakukan pengecekan ternyata sudah ada yang mencairkan dengan buku tabungan dengan nama dan rekeing yang sama,” ungkapnya.
Selain di SMP tersebut, Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Cisompet pun sama, menurutnya, ini seolah perusahaan bagi oknum guru, komite, Kepala Sekolah dan oknum pengawas.
“Karena dengan mudah bisa mendapatkan uang yang bukan haknya dengan mengambil dana bantuan PIP,” ucapnya.
Asep Muhidin menegaskan, akan membawa permasalahan ini langsung kepada pemerintah pusat melalui Mendikbud dan akan mengirimkan surat kepada Presiden RI serta Kapolri untuk menindak oknum-oknum tersebut, karena ia meyakini pasti banyak yang terlibat disini.
“Disatu sisi saya prihatin kalau banyak oknum guru yang menjadikan pekerjaan jahat ini sebagai mata pencaharian. Tentu biar ada efek jera harus ditindak dan dihukum karena guru itu digugu dan ditiru, yang mendidik, mengajar kita agar pintar, bukan mendidik dan mengajarkan kita kejahatan,” tandasnya.***
Red/K.101
Berita Terkait :
BACA juga Berita menarik Seputar Pemilu KLIK disini
Discussion about this post