Rampak Sarinah Gelar Parade Budaya Serukan Penetapan Hari Kebaya Nasional

Jakarta, Kabariku– Rampak Sarinah yang didirikan tahun 2017 di Tulungagung sudah menggunakan kebaya kutubaru berwarna putih sebagai seragam organisasi.

Sejak saat itu pula Rampak Sarinah aktif menyerukan penetapan Hari Berkebaya Nasional dan pendaftaran Kebaya sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia ke Unesco.

Rampak Sarinah Jakarta bergabung ke dalam Barisan Berkebaya Indonesia ke Unesco dengan menjadi anggota Steering Committee yang aktif pula di Timnas untuk Hari Kebaya Nasional.

Sebanyak 25 anggota Rampak Sarinah hadir dan ikut berpawai bersama 7 ribuan peserta lainnya.

Endang Yuliastuti, Humas Rampak Sarinah mengatakan, Untuk mendukung tujuan tersebut, Rampak Sarinah mengerahkan anggotanya untuk hadir di Parade Budaya kerjasama Timnas dengan BNPT (Badan Nasional Penganggulangan Terorisme).

“Untuk tujuan itukah hari ini, Rampak Sarinah mengerahkan anggotanya untuk hadir di Parade Budaya kerjasama Timnas dengan BNPT,” kata Endang Yuliastuti. Minggu, (6/11/22).

Ketua Rampak Sarinah Jakarta, Dhini Mudiani menyebut, Bahwa kerjasama dengan BNPT sangat layak dilakukan dengan cabang-cabang Rampak Sarinah di Kediri, Surabaya, Madura, Makasar, Sidoarjo, Surabaya, Bantul dan Kota Yogya.

“Soal pentingnya memperkuat akar budaya adalah misi Rampak Sarinah yaitu pembentukan karakter dan bangsa,” ungkap Dhini.

Selama parade berlangsung, Rampak Sarinah memajang spanduk berisi 3 tuntutan yaitu: Penetapan Hari Nasional Berkebaya, Penetapan Kebaya sebagai Warisan Budaya Nasional dan Dunia serta Pengesahan RUU PPRT.

Para anggota Rampak Sarinah juga membawa foto-foto para PRT korban kekerasan oleh para pemberi kerja.

“Saatnya DPR mengesahkan RUU PPRT sebagai penyelesaian di hulu sehingga korban-korban berikutnya bisa terhindar dari malapetaka yang sama,” kata Eva Sundari pendiri Rampak Sarinah dan juga Koordinator Sipil untuk UU PPRT.

Sementara Reny Shafira, kader Rampak Sarinah millenial berinisiatif mencetak alat kampanye berupa poster-poster pemberitaan media terkait nasib buruk para PRT.

“Budaya masyarakat harus ditransformasi dari praktek kolonial menjadi berkemanusiaan. UU PPRT adalah alat untuk mengatur hubungan kerja di sektor RT agar sesuai nilai-nilai Pancasila. Kekerasan harus disudahi oleh negara,” kata Reny saat diwawancara warga.

Selain Dhini Mudiani, yang bertugas sebagai koordinator lapangan maka dua kader millenial lain yaitu Margaretta Putri dan Angrondewi Intan juga bertugas untuk dokumentasi dan kehumasan dari kegiatan parade pagi tadi.

Rampak Sarinah menginstruksikan ke semua cabang-cabang organisasinya di tiga propinsi untuk aktif ke dalam Gerakan Kebudayaan Perempuan Berkebaya.***

Red/K.000

BACA juga Berita menarik Seputar Pemilu KLIK disini