Jangan Ulangi Tragedi Memalukan 2014 dan 2019

oleh
S Indro Tjahyono, Aktivis 77/78

Kabariku- Masih dua tahun lagi Pemilu akan dilaksanakan, berbagai manuver elit dan para kandidat Capres/Cawapres makin gencar saja. Status quo masih ingin tampuk di kekuasaan, baik langsung maupun melalui proxy dengan memunculkan kandidat Capres/Cawapres yang bersedia melanjutkan pembangunan yang belum selesai. Jika strategi ini gagal, maka kekhawatiran banyak proyek yang mangkrak mungkin akan terjadi.

LOKOMOTIF NYLONONG
Jelang tahun 2024 dipastikan dukungan terhadap kandidat Capres/Cawapres seperti pada Pemilu 2014 dan 2019 mungkin tidak ada lagi. Asumsi para pendukung bahwa kandidat Presiden akan berada dalam satu barisan revolusioner untuk menciptakan tatanan pemerintahan baru tidak terjadi pada tahun 2014 dan 2019.

Alih-alih akan muncul front revolusi, yang terjadi justru ironi seperti orang mendorong mobil mogok, setelah mesin hidup mobil melenggang pergi.

Hanya keledai yang mau mengulangi kesalahan untuk ketiga kali. Integritas dan kepercayaan publik terhadap kandidat Capres/Cawapres sudah nol.

Pantas banyak akademisi menolak terlibat Musyawarah Rakyat, di samping sudah tidak lagi percaya dengan para kandidat Capres/Cawapres juga merendahkan martabatnya sebagai ilmuwan dan warganegara sebagai pemegang mandat.

Aktifis non partai atau relawan juga mulai sadar bahwa sesungguhnya keberadaannya pada ranah pemegang mandat rakyat.

Lebih-lebih juga merasa dikhianati, karena ternyata tidak ada kebersamaan kandidat presiden dalam satu gerbong perubahan.

Lokomotif berjalan sendiri seperti Kereta Hantu yang meluncur di kegelapan dari Stasiun Depok sampai Stasiun Cikini.

PEMILIH BUKAN PENDUKUNG
Maaf, memang posisi antara aktivis berpartai atau anggota parpol yang menyamar jadi relawan dan relawan atau aktivis nonpartisan berbeda.

Yang berpartai berada pada posisi negara ( state) dan yang nonpartisan pada posisi rakyat (society).

Sistem politik kepartaian itu berada pada sistem negara. Silahkan mereka yang partisan bergerak berdasar sistem atau undang-undang politik termasuk memilih siapa Capres/Cawapresnya.

Mereka pula yang mengkampanyekan Capres/Cawapres yang mereka tentukan, dengan dana politik yang mereka punya.

Rakyat tinggal menunggu mana Capres/Cawapresy yang terbaik dan memilih di kotak suara Pilpres.

Tidak etis menjadikan rakyat sebagai “sample hidup” dalam musyawarah besar yang aklamatif tanpa metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kasihan suara rakyat selama ini sudah dijadikan korban manipulasi oleh lembaga polling abal-abal.

Apalagi Capres/Cawapres tersebut dipilih secara subyektif dengan PT (Presidential Threshold) 20%. Berdasarkan azas demokrasi, sebenarnya rakyat boleh tidak mencoblos sebagai hak pribadinya asalkan tidak mengajak yang lain untuk Golput.

Apalagi jika menyaksikan Pilpres hanyalah sandiwara ,karena kandidat presiden pilihannya akhirnya berkomplot dengan kandidat prediden lawannya.

AKTIFIS DAN RAKYAT PEMBERI MANDAT
Dalam negara demokrasi rakyat itu punya mandat terhadap negara yakni memberi tugas kepada presiden dan kepala lembaga-lembaga negara lain untuk menjalankan pemerintahannya.

Bahkan kalau Presiden tidak becus, rakyat bisa melengserkan presiden melalui DPR RI dan MPR RI. Sehingga relawan dan aktivis yang nonpartisan, justru melanggar azas demokrasi atau melakukan tindakan berbahaya berupa “conflict of interest”, jika masih mau diperalat oleh partai politik untuk mengusung, memobilisasi dukungan, dan membiayai kampanye Capres/Cawapres.

Pada 2014 dan 2019, banyak relawan atau aktivis nonpartisan mendukung kandidat Capres/Cawapres bahkan mengeluarkan dana untuk mengkampanyekannya.

Dari segi demokrasi cara ini sebenarnya termasuk “haram”. Aktivis nonpartisan bersama rakyat adalah pihak yang akan memberi mandat kepada presiden untuk mewujudkan amanat rakyat.

Gila saja kalau pemberi mandat ini kemudian ikut-ikutan mengkampanyekan kandidat Capres/Cawapres yang notabene nanti adalah pelaksana perintah atau mandat rakyat.

Padahal 60% calon legislatif (Caleg) sebagai aparat partai politik justru tidak mengkampanyekan Capres/Cawapres yang diusung karena gambar dan fotonya tidak dicantumkan pada spanduk kampanyenya.

Aktivis pendukung bahkan diberi atribut nama binatang (cebong dan kampret) dan dipecahbelah dalam berbagai kelompok pendukung, sehingga modal sosial dan posisi tawarnya lemah.

SISTEM PRESIDENSIAL BUKAN PARLEMENTER
Relawan dan aktivis nonpartisan yang ikut mendukung Capres/Cawapres berharap Presiden Terpilih akan bersedia menggunakan hak prerogatifnya untuk menggalang barisan perubahan melalui kabinet.

Tapi apa lacur, justru partai politik memperkosa hak prerogatif Presiden Terpilih dan berebut jatah jabatan di Kabinet.

Tujuan mereka sebenarnya untuk menempatkan menteri agar dapat menggarong APBN guna membiayai parpol pengusung.

Sementara kita tahu Indonesia menganut Sistem Presidensial dan bukan Sistem Parlementer. Kabinet bukan kabinetnya parpol, tetapi kabinetnya Presiden yang dipilih berdasarkan kompetensi dan bukan alasan politik.

Akibatnya Presiden tidak berhasil menggalang orang terbaik untuk membantu mereka, karena anggota kabinet adalah orang partai yang diberi mandat oleh parpol untuk menaikkan rating kredibilitasnya dan menyetor dana untuk partai.

Yang lebih mengerikan adalah Kandidat Capres/Cawapres pada tahun 2014 dan memandang pendukungnya hanya sebagai fans.

Dengan nama relawan, para Capres/Cawapres bisa menghindari tuntutan bahwa bukan dia yang minta dukungan relawan, sehingga tidak ada kewajiban membalas budi.

Ini artinya relawan telah “dibeli putus”, setelah diberi uang saku sebagai tim kampanye, setelah itu Presiden tidak perlu menggubris lagi pendukungnya.

MISI PERUBAHAN AMBYAR
Relawan dan aktivis nonpatisan selama ini berilusi menggunakan Pemilu sebagai instrumen perubahan atau revolusi. Hubungan antara Kandidat Presiden dan pendukungnya diharapkan seperti hubungan antara Che Guevara dengan tentara gerilya Pengawal Revolusi.

Tapi celakanya saat ini Presiden lebih dekat dengan entitas atau rezim yang memiliki mindset atau pola pikir Orde Baru. Sedangkan pendukungnya telah dimarginalisasi dan diharap puas dengan berselfie ria di acara temu kangen yang tak tentu jadwalnya.

Last but not least, bagi Presiden hubungan dengan pengusung dan pendukungnya mungkin dianggap bukan hal penting.

Ini sangat berbeda dengan bagaimana Joe Biden menggalang pendukungnya dari kalangan intelektual dan kemudian menjadi pembantunya yang handal.

Presiden Jokowi menolak orang-orang yang potensial berada di sekitarnya dan yang juga berpotensi menjadi kompetitornya.

Ia sudah berpengalaman menjadi pengusaha yang bermodal kecerdikan (cunning) bisa mensuperordinasi lingkungannya. Dengan menggunakan manajemen konflik, ia pun akan tetap menjadi bintang.

Pergeseran kepemimpinan menjadi kecerdikan sebagai approach dalam mengelola negara ini sedang dipertontonkan di hadapan kita.***

Red/K.101