Kabariku- Pernyataan Tito Karnavian terkait dukungan APDESI Jokowi 3 periode dan amandemen UUD 1945 dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik dan hukum, serta terganggunya penyelenggaraan pemerintahan menjelang Pemilu 2024.
“Tugas Mendagri menjalankan UU, mengajak pemangku kepentingan yang terkait pemerintahan, baik pusat, daerah dan desa patuh melaksanakan UU”. Hal itu ditegaskan Hasanuddin, Koordinator SIAGA ’98, pada Rabu (6/4/2022).
Menurut Hasanuddin, Pernyataan soal dimungkinkan Presiden menjabat 3 periode dan tidak memberikan teguran kepada kepala desa atas dukungan 3 periode adalah sikap politik, diluar ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait Pemilu.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, merespons isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ia menyebut amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak tabu, lantaran hal itu pernah dilakukan dan tidak menyalahi aturan. Menurutnya, hal yang tabu dan tak boleh diubah hanya pembukaan UUD 45 dan kitab suci.
Seperti diketahui, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat menyerukan ‘Jokowi tiga periode’ dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Kepala Desa, Selasa pada 29 Maret 2022, lalu.
“Sikap ini berbahaya, sebab mendagri sebagai bagian dari pemerintah pusat, sudah mengajarkan ketidakpatuhan pada hukum positif Pemilu kepada daerah,” terang Hasanuddin.
“Apalagi pernyataan ini disampaikan diruang publik,” imbuhnya.
Simpul Aktifis Angkatan ’98 ini menyebut, dalam kapasitasnya sebagai Mendagri, maka yang bersangkutan harus menjalankan aturan sebagaimana adanya: Pemilu 2024 dan penundaan serta perpanjangan periode presiden adalah langkah inskonstitusional.
“Andai saja, Tito Karnavian bukanlah Mendagri, atau pengamat ya sah-sah saja menyampaikan pendapat,” tandasnya.***
Discussion about this post