Repdem Soal Kesejahteraan Rakyat dan Pecat Menteri: Lucu Kalau Lurah Diatur Togog

Kabariku- Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) sayap PDI Perjuangan, menyatakan siap membela habis-habisan Presiden dari serangan oligarki kapital.

Saat ini Presiden akhirnya terdesak antara setia kepada rakyat dan bangsa Indonesia atau membiarkan oligarki kapitalis yang bersandar pada brutus semakin menyiksa rakyat dengan memberlakukan larangan ekspor Minyak Goreng dan CPO terhitung bersamaan dimulainya cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, 28 April 2022.

Demikian dikatakan Abe Tanditasik, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi dalam keterangannya di Jakarta. Selasa (26/4/2022).

“Sinyalemen adanya permainan cuan dan bohir sebagai kesatuan sindikat isu tiga periode atau perpanjangan masa jabatan memperjelas posisi Presiden harus menentukan keberpihakan: bahwa  Presiden harus membersihkan kabinet dari orang-orang yang melakukan praktek penghisapan kepada rakyat,” kata Abe.

Jika ditarik ke belakang, Abe berujar, ada dua peran sentral dibalik melambungnya harga minyak goreng dan harga kebutuhan pokok: pertama, yang melakukan operasi politik dengan kebohongan publik big data, dan kedua, yang memfasilitasi kartel bermain stok dan harga untuk membiayai wacana tersebut.

“Mulai dari manipulasi aspirasi petani sawit soal masa jabatan presiden. Sisanya sebagai keuntungan yang dibagi-bagi untuk pembiayaan politik atau partai politik yang berpihak pada kartel,” jelas Abe.

Menurut Abe, Kebiasaan bermain oligarki ini tentu bukan sesuatu yang tiba-tiba, karena ini adalah watak jahat para pejabat orde baru.

“Atau sama jahatnya dengan petral yang dibentuk untuk memanipulasi BBM dan setoran pada penguasa ketika itu. Jelas menjadi beban penderitaan rakyat,” katanya.

Proyek Ibu Kota Negara juga terkesan dipaksakan diburu-buru. Patut dicurigai, Abe memaparkan, ini bisa jadi soal provisi yang mau dilahap oleh sang menteri dan gengnya yang terus memaksakan hutang atau investor luar negeri.

“Memang sangat serakah dan tamak menteri ini. Ibarat togog yang membuat Ki Lurah tak punya daya sehingga harus selalu mengalah kepadanya. Tidak mau belajar dari apa yang sedang dialami Srilanka atau malah Pakistan,” cetusnya.

Padahal, lanjut Abe, yang harus menjadi paling prioritas sekarang ini adalah pemulihan ekonomi rakyat, terutama ditingkat akar rumput (wong cilik dan sandal jepit).

Kemudian, masih kata Abe, tiba-tiba pemerintah akan menaikkan harga Tarif Dasar Listrik, BBM jenis Solar dan Pertalite, serta elpiji 3 kilogram tepat satu hari sebelum hari raya Idul Fitri dengan sekian pembenarannya termasuk tekanan global, padahal perekonomian rakyat belum pulih dihajar keadaan kahar pandemi.

“Untunglah ada Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang buru-buru mengingatkan Presiden keadaan obyektif rakyat yang masih terseak-seok,” ujarnya.

Abe menuturkan, Belum sepenuhnya pulih setelah 2 tahun dihancur leburkan pandemi. Apalagi tahun ini rakyat menanggung permainan brutus dan para oligarki kapitalis dengan kenaikan harga minyak goreng sebesar 86%.

“Dan Presiden belum sanggup melakukan kebijakan mengembalikan harga minyak goreng Rp.14.000/liter. Presiden harus menanggung permainan para menteri dan rakyat tak juga memperoleh harga seperti semula,” tuturnya.

“Oleh karenanya, harus dicari alternatif lain pembiayaan agar tidak melulu membebankan kepada rakyat,” imbuhnya.

Abe berpendapat, Jika perlu semua perusahaan sawit dan minyak goreng dinasionalisasi agar bumi Indonesia dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia seperti apa yang menjadi amanat konstitusi dan keinginan para founding fathers.

“Bukan menyerahkan kekayaan bumi ini kepada cukong atau bohir dan pemerintah tunduk begitu saja seperti berabad lalu tunduk pada Kongsi Dagang bernama VOC,” tukasnya.

Sekali lagi, Abe menegaskan, Repdem siap bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani tegak lurus amanat konstitusi.

“Bukan saja soal masa jabatan Presiden, tetapi juga tentang, terutama untuk  cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak,” katanya.

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jangan lagi terjadi eksklusifisme pembangunan,” Abe menutup.***

Red/K.103