Airlangga Hartarto Mendorong Semua Ketua Umum Parpol Bertemu Bahas Penundaan Pemilu

Kabariku- Ketua Umum Partai Golkar, Ir. H. Airlangga Hartarto, MBA., MMT., mendorong semua Ketua Umum Partai bertemu membahas kelanjutan wacana penundaan Pemilu 2024 yang isunya hingga kini masih menguat di parlemen dan pemerintah.

“Karena posisi demikan, ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketua umum-ketua umum partai,” kata Airlangga, saat berkunjung Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Partai Golkar, Airlangga menyebut, hal itu merupakan bagian dari aspirasi masyarakat. Oleh karenanya Partai Golkar tetap pada pendiriannya mengusulkan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024).

“Kita harus mengerti yang namanya aspirasi. Aspirasi tidak boleh ditolak, apalagi Golkar, suara Golkar itu suara rakyat,” ujar Airlangga

Meski pun, sejumlah partai politik khususnya koalisi pemerintah ada yang menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Namun di sisi lain, aspirasi yang diklaim dari masyarakat juga tidak bisa diabaikan.

“Kita ini bukan Pemilu atau keputusan model barat, tapi model Indonesia. Musyawarah untuk mufakat, konsensus untuk gotong royong yang terbukti dari penanganan pandemi Covid-19 dan Pemilu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu juga menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu terkait wacana tersebut. Menurut Airlangga, aspirasi yang ada harus tetap ada. Namun tetap harus sesuai koridor yang ada.

“Dari bapak presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada. Sehingga tentu biasanya dalam hal-hal tertentu komunikasi antar partai politik, pimpinan politik menjadi penting,” kata Airlangga.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., menilai perlu adanya pertemuan dengan para Ketua Umum Partai Politik. Dia meyakini, wacana penundaan Pemilu akan disetujui Presiden Jokowi apabila semua partai politik menyuarakan hal yang sama.

Belakangan, Presiden Joko Widodo buka suara mengenai wacana tersebut. Jokowi mengajak semua pihak termasuk dirinya untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi.

“Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” ujar Jokowi dikutip dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).

Meski begitu, Jokowi mengatakan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden tidak bisa dilarang. Sebab, hal tersebut bagian dari demokrasi.

Namun, Jokowi mengingatkan jika sudah ada keputusan yang diambil, hendaknya semua pihak menghormati hal tersebut.

“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden). Menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi, bebas berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” kata Jokowi.

Sementara pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai NasDem Drs. Surya Paloh mengaku mempersilakan semua pihak yang ngotot dengan wacana tersebut. Namun Ia berharap wacana penundaan Pemilu segera dihentikan.

Surya Paloh menegaskan, Nasdem tetap pada sikap awal yakni menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Dia mengingatkan Airlangga agar mestinya lebih fokus pada kerja-kerjanya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.

Terlebih, lanjut Paloh, ditengah situasi ekonomi nasional yang belakangan jadi sorotan akibat situasi geopolitik global, serta kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat.

“Tentu kami saling mengingatkan, apalagi dalam kapasitas beliau menteri koordinator bidang perekonomian, yang penting masyarakat bisa merasa lebih nyaman dengan harga minyak goreng terjangkau dan kesediaan minyak goreng di pasar,” tandas Surya Paloh.

Seperti diketahui, Sebagai partai koalisi Jokowi, NasDem dan Golkar berbeda sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Bersama PKB dan PAN, Golkar mengaku telah mendapat aspirasi agar Pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang.

Sementara NasDem bersama tiga partai kolisi lain, masing-masing PDIP, Gerindra, dan PPP menolak wacana tersebut sebab bertentangan dengan konstisusi UUD 45.***

Red/K.000