Waspadai Penawaran Aset Kripto, Berikut Arahan Satgas Waspada Investasi;

JAKARTA, Kabariku- Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat untuk mewaspadai penawaran investasi aset kripto yang saat ini marak. Hal ini agar investor tidak menjadi korban penawaran pedagang aset kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Investasi pada aset kripto

Sebagian masyarakat yang sudah berani berivestasi di kripto sejak 2017, khususnya bitcoin yang dapat meraup untung lebih dari 100 persen sekarang.
Harga bitcoin empat tahun lalu masih di level US$20 ribu per keping. Sekarang, harganya mencapai US$67 ribu per keping.

Harga bitcoin masih bertahan dalam tren kenaikan hingga saat ini. Meski terkadang juga tergelincir di zona merah, adanya instrumen investasi lain.

Ketua Satgas Waspada Investasi Dr. Tongam L. Tobing, SH, LL.M., mengatakan pihaknya telah menghentikan satu entitas yaitu PT Rechain Digital Indonesia yang melakukan perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx tanpa izin.

Selain itu, SWI menghentikan lima kegiatan usaha yang diduga money game dan tiga kegiatan usaha robot trading tanpa izin.

“Hati-hati dengan penawaran investasi aset kripto dengan keuntungan tetap (fix) karena ditunggangi pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” tegas Tongam dalam keterangan tertulisnya. Senin (6/12/2021).

Tongam mengimbau, Sebelum berinvestasi kripto, masyarakat harus melihat pertama daftar pedagang kripto dan kedua daftar aset kriptonya di Bappebti.

“Sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kripto, sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto,” jelas Tongam.

Tongam juga mengungkap, belakangan juga marak penawaran investasi berbasis aplikasi yang harus diwaspadai karena pelakunya memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu.

“Dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih dahulu masyarakat diminta menempatkan atau menyetorkan dananya,” ungkap Tongam.

SWI meminta masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami beberapa hal seperti memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

“Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Untuk itu, kata Tongam, SWI meminta masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pinjol Ilegal

SWI dalam tugasnya melindungi masyarakat kembali menemukan dan menutup 103 entitas pinjaman online ilegal yang beredar melalui aplikasi di HP dan di website yang bisa merugikan masyarakat.

“Mendukung upaya proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian, kami terus melakukan pencegahan melalui patrol siber dan menutup entitas pinjol ilegal yang kembali kami temukan,” kata Tongam.

Menurut Tongam, pemberantasan pinjol ilegal memerlukan kerjasama dari seluruh pihak, terutama masyarakat agar jangan mengakses pinjol ilegal yang bisa merugikan. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan produktif diminta meminjam pada fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK.

“SWI terus berupaya memberantas kegiatan pinjol ilegal dengan meningkatkan literasi masyarakat dengan menyebarkan konten-konten edukasi terhadap bahaya pinjol ilegal. Saat ini, beberapa media ruang di wilayah DKI Jakarta telah menayangkan iklan layanan masyarakat mengenai waspada pinjol illegal,” katanya.

Untuk Diketahui, Sejak tahun 2018 s.d. November 2021 ini, Satgas sudah menutup sebanyak 3.734 pinjol ilegal.

SWI mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal ini dengan terus menerus melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar masyarakat tidak ada yang mengakses.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, email [email protected] atau [email protected].

Untuk informasi mengenai aset kripto bisa dilihat di website https://www.bappebti.go.id/.

Sementara untuk pengaduannya bisa mengakses ke https://pengaduan.bappebti.go.id.

Berikut daftar 9 entitas investasi ilegal yang dihentikan oleh SWI:

Nama Entitas dan Kegiatan Yang Dihentikan

1. CSPmine : Money game dengan modus penawaran investasi aset kripto,
2. Sultan Digital : Payment Penawaran investasi aset kripto tanpa izin,
3. Emas 24K Community : Penawaran investasi emas dengan sistem penjualan langsung tanpa izin atau money game,
4. Platinumindo : Money game,
5. RoyalQ Indonesia : Perdagangan robot trading atau aset kripto tanpa izin
6. Robot Trading Maxima Margin : Perdagangan robot trading tanpa izin
7. Robot Trading Revenue Bintang Mas : Perdagangan robot trading tanpa izin
8. Tikvee : Money game,
9. PT Rechain Digital Indonesia : Perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx tanpa izin.***

*Sumber: Siaran Pers: SWI/SP 06/XII/SWI/2021

Red/K.101