Sinergitas BPH Migas dan DPR RI Terkait Sosialisas Kinerja dan Penyuluhan BPH Migas Tahun 2021

Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg dan harga yang kian melambung yang disebabkan stok terbatas. Kabar kelangkaan BBM jenis premium dan solar pun di beberapa daerah sepekan terakhir, kelangkaan bukan hanya terjadi di Jawa dan Bali, bahkan sampai Sumatera dan daerah lainnya. Padahal jelas-jelas tidak ada kebijakan pemerintah untuk menghapus BBM jenis premium di tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan Yulian Gunhar, SH. MH Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan, usai kunjungan Sinergitas BPH Migas dan DPR RI terkait Sosialisas Kinerja dan Penyuluhan BPH Migas Tahun 2021 yang diselenggarakan di Novotel hotel, Palembang beberapa waktu lalu.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Biasanya, kita sebagai masyarakat kerap menghadapi kelangkaan Gas Elpiji 3 kg, hingga melambungnya harga tabung gas melon tersebut, atau juga sering mengalami antrian panjang BBM di SPBU disebabkan stoknya terbatas,” kata Yulian dalam keterangan tertulisnya. Rabu (27/10/2021).

Dijelaskannya, dua persolan inilah yang menjadi latar belakang, kenapa pihaknya mengundang BPH Migas untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat di Sumatera Selatan.

“Sebab BPH Migas memang berperan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas,” jelasnya.

Pemerintah, dalam hal ini BPH Migas harus meningkatkan pengawasan. Sebagai lembaga yang berwenang atas pengaturan dan pengawasan BBM, BPH Migas harus bertanggungjawab. Dengan harapan masalah ini tidak berlarut-larut.

Dikatakan Yulian, dalam acara tersebut kurang lebih dua ratus peserta yang hadir. Mereka terlihat antusias dan menyampaikan langsung keluhan yang dihadapi selama ini.

Pihak BPH Migas pun dengan sigap menjawab semua pertanyaan. Termasuk mempertegas komitmen untuk melakukan pengawasan pendistribusian BBM satu harga ke seluruh Indonesia.

“Di kesempatan yang sama, saya juga sampaikan jika saya secara pribadi, siap menjembatani masyarakat dengan pihak terkait. Sebab di sanalah domain tugas saya, yakni menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemangku kebijakan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, kuota solar di Sumbagsel sebesar 591.000 kilo liter dan realisasinya hingga 18 Oktober mencapai 403.000 kilo liter atau baru disalurkan 74 persen.

Dengan begitu, kuota solar masih terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Agar distribusi tepat sasaran dan kuotanya tetap terjaga, perlu dilakukan digitalisasi.

Sementara untuk pengawasan distribusi, BPH Migas menggandeng aparat kepolisian, selain itu juga diimbau kepada masyarakat serta media untuk mengawasi bersama penyaluran BBM bersubsidi. Jika menemukan kecurangan segera lapor.

Jika di lapangan terjadi tindak kecurangan yang dilakukan oleh SPBU, maka akan diberikan sanksi. Mulai dari peringatan, penghentian suplai hingga penghentian sementara untuk operasional SPBU.

Terkait informasi dan layanan produk, masyarakat bisa menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

Berdasarkan informasi, data konsumsi harian solar bersubsidi di Sumbagsel sejak September 2021 terjadi peningkatan hingga 5,8 persen atau 288 kilo liter per hari, dibandingkan rata-rata harian di periode Januari sampai Agustus 2021. ***

Red/K.000