Presiden Tandatangani UU Cipta Kerja, KSPI Daftarkan Gugatan ke MK

KABARIKU – Presiden RI Joko Widodo resmi menandatangani UU Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020). Pada hari yang sama, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pun membubuhkan tanda tangannya.

UU tersebut diundangkan dalam lembaran negara menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 itu dan memuat 1.187 halaman. Masyarakat bisa mengakses UU itu di laman Setneg.go.id.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sementara itu, pihak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pagi ini sudah mendaftaran gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pagi ini KSPI dan KSPSI AGN secara resmi mendaftarkan gugatan judicial review ke MK terhadap uji materiil UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal, Selasa (3/11/2020).

Ia mengatakan, pendaftaran gugatan dilakukan melalui daring dan loket resmi di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

“Tadi pagi begitu loket dibuka tim hukum KSPI langsung melakukan pendaftaran,” jelasnya.

Said Iqbal menyatakan, pihaknya menolak UU Cipta Kerja yang sudah diteken Presiden Jokowi sebab isinya merugikan kaum buruh. Oleh karena itu, KSPI meminta agar UU Cipta Kerja dicabut dan dibatalkan.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD meminta semua pihak terutama lembaga penyiaran, membantu pemerintah meluruskan informasi seputar UU Cipta Kerja kepada masyarakat.

“Kami berharap lembaga penyiaran membantu menyosialisasikan UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI. Lembaga penyiaran pun harus terus ikut mengawal UU Cipta Kerja agar tak diwarnai banyak hoaks,” kata Mahfud MD saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2020 secara virtual, Senin (2/11).

Mahfud menambahkan, pemerintah tidak menolak adanya diskusi terkait UU tersebut asal sesuai fakta dan data.

“Pemerintah tidak menolak adanya diskusi itu menjelaskan UU Ciptaker tapi datanya harus akurat tidak berangkat dari hoaks dan kita berharap lembaga penyiaran bisa melakukan ini,” ungkap Mahfud.

Mahfud menyarankan agar iklan layanan masyarakat dioptimalkan untuk menyosialisasikan UU Cipta Kerja.

“Optimalisasi Iklan layanan masyarakat sangat penting dalam konteks untuk kepentingan publik yang lebih luas. Sehingga jika informasi yang masuk ke ruang publik tanpa diimbangi literasi dapat memberi peluang lebih besar munculnya perbedaan pandangan yang tidak terkendali,” ungkap Mahfud. (Has)