KABARIKU – Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas vonis terhadap mantan Menpora Imam Nahrawi dikabulkan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dengan putusan penjara tetap selama 7 tahun. Sementara untuk mantan sekretaris pribadi Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, dikabulkan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dengan menambah hukuman penjara menjadi 6 tahun dari 4 tahun.
Banding atas nama Imam Nahrawi diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim banding pada Kamis, 1 Oktober 2020. Majelis hakim terdiri dari Achmad Yusak selaku ketua majelis dan empat orang anggota yakni Haryono, Mohammad Luthfi, Reni Halida Ilham Malik, dan Lafad Akbar.
Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 8 Oktober 2020 oleh ketua majelis dengan dihadiri empat hakim anggota serta Sabda Siregar sebagai panitera pengganti.
Banding diajukan JPU pada KPK tertanggal 7 Juli 2020 terhadap putusan Pengadilan Tipikor Jakarta atas nama Imam Nahrawi. Sedangkan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Jakarta atas nama Miftahul Ulum diajukan KPK tertanggal 22 Juni 2020.
Seperti diketahui, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada 29 Juni 2020 lalu.
Sementara JPU KPK menuntut agar Nahrawi dipidana penjara selama 10 tahun, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa tambahan membayar uang pengganti kepada negara. Uang pengganti tersebut sebesar Rp19.154.203.882 jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda Nahrawi tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 bulan.
Menurut majelis hakim banding, amar putusan pengadilan pertama sudah tepat dan telah sesuai dengan kesalahan terdakwa Imam Nahrawi selaku Menpora karena telah didasarkan pada fakta persidangan. Karenanya, majelis hakim banding menegaskan, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tipikor pada PT DKI Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding.
Dalam putusan banding untuk Imam Nahrawi, majelis hakim memutuskan lima hal, yaitu:
Satu, menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum tersebut.
Dua, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 2020 Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst.
Tiga, menetapkan agar Nahrawi tetap ditahan.
Empat, menetapkan lamanya Nahrawi ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
Lima, membebankan perkara kepada Nahrawi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.7.500.
Sedangkan putusan banding terhadap vonis Miftahul Ulum, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan:
Satu, menerima permintaan banding yang diajukan JPU pada KPK.
Dua, menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus Nomor 4/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst tertanggal 15 Juni 2020 dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Ulum selama 6 tahun dan pidana denda Rp 200 juta subsider pidana kurungan selama 3 bulan.
Tiga, menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Ulum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Ulum tetap berada dalam tahanan.
Empat, menyatakan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum Ulum tetap terlampir dalam berkas perkara.
Lima, membebankan biaya perkara kepada Ulum dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.
Discussion about this post