Garut Terapkan PSBB Parsial di 12 Kecamatan Mulai Tanggal 6 Mei

KABARIKU – Menyusul terbitnya SK Menteri Kesehatan tentang persetujuan usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah Jawa Barat, Pemkab Garut memutuskan, PSBB akan dilakukan di 12 kecamatan. PSBB akan diberlakukan selama 14 hari dimulai dari tanggal 6 Mei 2020.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Jadi Pemkab tak memberlakukan PSBB di seluruh wilayah kabupaten, melainkan hanya di kecamatan-kecamatan yang dinilai memiliki kasus Covid-19 yang sangat menonjol, yakni di 12 kecamatan,” kata Bupati Garut Rudy Gunawan, usai melakukan rapat dengan unsur Forkpimda terkait pelakasanaan PSBB di Kabupaten Garut, Minggu (3/5/2020).

Pemkab Garut bersama unsur lainnya, lanjut Bupati, saat ini tengah merancang teknis penerapan PSBB parsial tersebut.

Bupati menambahkan, ke-12 kecamatan yang akan diberlakukan PSBB tersebut dibagi ke dalam 3 zona wilayah, yaitu :

Zona 1 terdiri dari:

Kec. Garut Kota
Kec. Tarogong Kidul
Kec. Tarogong Kaler
Kec. Banyuresmi
Kec. Cilawu.

Zona 2 terdiri dari:

Kec. Wanaraja
Kec. Karangpawitan
Kec. Cibatu
Kec. Selaawi

Zona 3 terdiri dari :

Kec. Cikajang
Kec. Cigedug
Kec. Cisurupan

“Kami masih terus memetangkan teknis operasional pelaksanaan PSBB parsial tersebut bersama TNI, Polri dan pihak lainnya,” kata Bupati.

Seperti diketahui, kasus Covid-19 di Kabupaten Garut mengalami perkembangan yang cukup siginifikan. Ini data Covid-19 di Garut hingga Minggu (3/5/2020).

Sementara itu, persetujuan Menkes atas usulan PSBB di seluruh wilayah Jawa Barat tercantum dalam SK Menteri Kesehatan No: HK.01.07/ MENKES/289/2020 tentang PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DEASES 2019 (COVID- 19)

SK tertanggal 1 Mei 2020 yang ditandatangani Menkes Terawan Agus Putranto tersebut memuat enam poin, yaitu:

Pertama, Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-19).

Kedua, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai ketenfuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Ketiga, Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Keempat, Dalam pelaksanaan Pembatasan Sosia,l Berskala Besar sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengoordinasikan persiapan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk kabupaten/kota di wilayahnya, termasuk membantu kabupaten/kota yang belum memiliki persiapan tersebut.

Kelima, Gubernur Provinsi Jawa Barat melaporkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT kepada Menteri Kesehatan untuk digunakan sebagai dasar menilai kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Keenam, Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (Has)