Pemerintah Gelontorkan Tambahan APBN Rp 405,1 Triliun, Inilah Rincian Peruntukkannya

KABARIKU – Pemerintah menggelontorkan tambahan anggaran belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, penyebaran pandemi Covid-19 selain berdampak pada masalah kesehatan juga berdampak pada masalah sosial, ekonomi, bahkan perekonomian negara.

“Situasi yang kita hadapi adalah situasi kegentingan yang memaksa …kebutuhan yang mendesak… maka Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang…atau Perppu,” jelas Presiden dalam video conference di Istana, Selasa (31/3/2020).

Ditambahkannya, penanganan dalam bidang ekonomi dalam Perppu, merupakan kajian usai berbicara dengan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner OJK, dan Kepala LPS

Presiden menjelaskan, Perppu yang dikeluarkan berisikan, kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extra ordinary) dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020.

“Serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan,” ujarnya.

Rincian total tambahan Rp 405,1 triliun, lanjutnya,Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan di antaranya untuk alat pelindung diri, test kit, reagen, ventilator, upgrade 132 rumah sakit termasuk Wisma Atlet serta, insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit dan santunan kematian untuk tenaga kesehatan di pusat dan daerah.

Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, alokasinya :

Cash transfer untuk 10 juta PKH; 20 juta Penerima Kartu Sembako, Kartu Prakerja untuk 5,6 juta orang yang terkena PHK dan pekerja informal. Pembebasan tagihan listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan 450VA, diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi. Dan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp25 triliun.

Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR:

Relaksasi perpajakan bagi sektor ekonomi terdampak, penundaan pembayaran cicilan Kredit usaha rakyat (KUR) dan Ultra Mikro.

Rp 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional.Alokasinya:

Pembiayaan dan jaminan untuk pemulihan dan restrukturisasi kredit terutama bagi UMKM. (Ref)