KABARIKU – Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98) mendesak Presiden RI Joko Widodo segera menginstruksikan lembaga penegak hukum untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi di BUMN PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara lebih dari Rp 13,7 triliun.
“Kami atas nama PPJNA 98 memohon Bapak Presiden Jokowi segera menginstruksikan Jaksa Agung, Kapolri dan KPK untuk menuntaskan kasus permasalahan dugaan korupsi di Jiwasraya tanpa pandang bulu, harus dibersihkan, diproses sesuai dengan hukum yang berlaku yang telah merugikan negara Rp 13,7 Triliun,” ungkap PPJNA 98 dalam pres rilisnya yang diterima Kabariku, Minggu malam (22/12/2019).
Pernyataan sikap PPJNA 98 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Anto Kusumayuda, Sekretaris Jenderal Abdul Salam Nur Ahmad dan Dewan Presidium Acik Munasik, SS itu pun menyebutkan, dugaan korupsi di Jiwasraya sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Pasalnya, terjadi di saat pemerintah mempriotaskan pembangunan dalam bidang insfrastruktur yang sangat membutuhkan anggaran besar, dan melakukan upaya penghematan anggaran.
“Tiba tiba terdengar kabar bagaikan petir di siang bolong mengemuka ke publik telah terjadi dugaan korupsi di Jiwasraya negara dirugikan sampai Rp.13,7 T. Sangat memprihatinkan dan menyedihkan di tengah tengah rakyat sedang susah, uang negara triliunan hilang raib entah kemana?” tulis PPJNA 98.
Yang memprihatinkan lagi, dugaan korupsi di Jiwasraya melibatkan salah satu mantan pejabat di KSP (Kantor Staf Kepresiden).
“Oleh karena itu untuk menjaga integritas dan kapabilitas lembaga KSP, dan jangan sampai berkembang menjadi liar dan ada upaya mempolitisir dan memfitnah Bapak Presiden Jokowi atas kasus Jiwasraya tersebut, maka kami atas nama PPJNA meminta agar segera menuntaskan kasus tersebut tanpa pandang bulu,” paparnya. (Has)
Discussion about this post