KABARIKU – Organ relawan pendukung Jokowi Komite Penggerak Nawacita (KPN) mengingatkan bahwa Presiden Jokowi mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet pemerintahan termasuk menentukan calon-calon menterinya.
KPN berharap hak prerogatif tersebut juga harus dihormati tanpa adanya tekanan maupun campur tangan pihak-pihak atau kelompok yang tak mempunyai ikatan emosional maupun dukungan dalam proses pengawalan pemerintahan Jokowi selama ini.
Jubir KPN Dedy Mawardi mengatakan, di periode kedua memimpin Indonesia, Presiden Jokowi sudah sepatutnya mendapatkan menteri-menteri terbaik yang mempunyai integritas dan kapabilitas yang mumpuni untuk mewujudkan agenda perubahan yang menjadi prioritas pemerintahan yang tertuang dalam program Nawacita.
Pada periode kedua ini, lanjutnya, komposisi kabinet jilid 2 butuh figur-figur yang tak hanya mampu menjalankan agenda prioritas pemerintah, namun juga paham dengan apa yang diinginkan presiden.
“Kabinet ini harus diisi oleh orang-orang yang menjiwai ruh perubahan itu sendiri, bukan yang sekedar membawa agenda pribadi atau kepentingan sempit kelompoknya,” ucap Dedy.
Dedy menambahkan, pihaknya tak mempermasalahkan figur calon menteri nantinya berasal dari kalangan profesional, kader parpol pendukung maupun relawan. Yang terpenting adalah figur tersebut mempunyai latar belakang dan rekam jejak yang teruji di masa lalu dan selama proses pengawalan kepemimpinan Jokowi di periode sebelumnya.
Hingga hari kedua, Dedy belum melihat kehadiran tokoh relawan di istana. Padahal dari relawan Jokowi pun ada orang-orang yang tak kalah mumpuni baik dari sisi profesionalitas maupun loyalitas jika ditunjuk menjadi menteri.
“Saya berharap di periode kedua Jokowi ada menteri yang berasal dari relawan. Alasannya ada ikatan antara Jokowi dan relawan sejak 2014. Ikatan ini bisa jadi kekuatan untuk mewujudkan agenda perubahan menuju Indonesia lebih baik,” pungkas Dedy. (Ref)