KABARIKU – Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang mengkritik, apalagi menjatuhkan martabat pemerintah. Jika hal itu dilakukan, maka yang bersangkutan siap-siap menghadapi hukum.
Peringatan itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/10/2015).
“Ya undang-undangnya begitu. ASN bukan bagian kritik,” kata Syafruddin.
Ia mengatakan, ASN memberikan saran yang positif dan konstruktif boleh-boleh saja, tapi ada tempatnya, bukan di ruang publik semacam media sosial sehingga bikin gaduh.
“Oleh karena itu, saya mengingatkan agar ASN berhati-hati mengunggah pernyataan di medsos agar terhindar dari proses hukum,” jelasnya.
Sementara itu, dihimpun dari berbagai sumber, bagi ASN setidaknya ada 4 aktivitas di media sosial yang masuk dalam kategori melanggar disiplin.
- Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tetulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
- Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan.
- Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram dan sejenisnya).
- Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada poin 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial. (Ref)
Discussion about this post