Jakarta, Kabariku– Seiring dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah diputuskan pemerintah terkait Pengalihan Subsidi BBM, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D., mengatakan akan terus melakukan perhitungan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022.
Hal ini mengingat harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang terus bergerak naik ataupun turun.
Sebelumnya, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022, pemerintah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi tiga kali lipat.
Subsidi BBM dan elpiji naik dari Rp77,5 triliun menjadi Rp149,4 triliun serta subsidi listrik dari Rp56,5 triliun menjadi Rp59,6 triliun.
Sementara, kompensasi untuk BBM dari Rp18,5 triliun menjadi Rp252,5 triliun serta kompensasi untuk listrik naik dari Rp0 menjadi Rp41 triliun.
“Sehingga total subsidi dan kompensasi untuk BBM, elpiji, listrik itu mencapai Rp502,4 triliun,” ujar Menkeu. Sabtu (3/9/2022).
Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, angka Rp502,4 triliun ini dihitung berdasarkan rata-rata dari ICP yang bisa mencapai 105 Dolar Amerika Serikat (AS) per barel dengan kurs Rp14.700 per Dolar AS, dan volume pertalite yang diperkirakan akan mencapai 29 juta kiloliter serta volume solar bersubsidi adalah 17,44 juta kiloliter.
“Dengan harga minyak ICP yang turun ke 90 Dolar AS (per barel) sekalipun, maka harga rata-rata satu tahun itu masih di 98,8 Dolar AS atau hampir 99 dolar AS (per barel). Kalaupun harga minyak turun sampai di bawah 90 dolar AS (per barel) maka keseluruhan tahun rata-rata ICP Indonesia masih di 97 Dolar AS (per barel),” jelasnya
Dengan perhitungan tersebut, menurut Menkeu, angka kenaikan subsidi dari Rp502 triliun masih akan tetap naik.
Subsidi akan naik menjadi Rp653 triliun jika harga ICP adalah rata-rata 99 Dolar AS per barel.
Sedangkan jika harga ICP sebesar 85 Dolar AS per barel sampai Desember 2022 maka kenaikan subsidi menjadi Rp640 triliun.
“Ini adalah kenaikan Rp137 triliun atau Rp151 triliun tergantung dari harga ICP. Perkembangan dari ICP ini harus dan akan terus kita monitor, karena memang suasana geopolitik dan suasana dari proyeksi ekonomi dunia masih akan sangat dinamis,” tuturnya.
Selain itu, Sri Mulyani pun menjelaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak akan menjamin penyalurannya menjadi tepat sasaran. Menkeu menyebut BBM subsidi itu nantinya masih akan dinikmati oleh masyarakat mampu.
“Dana subsidi ini memang masih akan dinikmati oleh mereka yang punya mobil. Jadi memang subsidi yang melalui komoditas, seperti BBM, tidak bisa dihindarkan pasti dinikmati kelompok yang memiliki kendaraan yang mengonsmusi subsidi tersebut “ kata Sri.
Oleh sebab itu, lanjutnya, saat ini pemerintah mulai mengalihkan sedikit demi sedikit subsidi energi itu dengan memperbesar anggaran bantuan sosial (bansos).
Hal tersebut ditandai dengan adanya penambahan anggaran sebagai bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun pada tahun ini sebagai pengalihan anggaran subsidi BBM.
Anggaran tambahan bansos ini disalurkan melalui 3 program, yaitu:
- Bantuan Langsung Tunai BLT BBM senilai Rp 600 ribu untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat,
- Bantuan Rp 600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji Rp 3,5 juta, serta
- Subsidi transportasi atau bantuan untuk ojek hingga nelayan di daerah yang disalurkan melalui Pemda dengan anggaran Rp 2,17 triliun.
Dengan bantuan ini, bendahara negara itu mengatakan, pemerintah mengharapkan terciptanya keadilan yang lebih baik dari penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Sebab dia mengatakan, anggaran bansos Rp 24,17 triliun telah ditargetkan dinikmati hampir 50 persen masyarakat golongan ekonomi terbawah.
“Kita memberikan kepada kelompok 40 persen terbawah tadi yang 20,67 juta itu, 30 persen masyarakat termiskin. Kemudian yang 16 juta bisa cover hampir 50 persen masyarakat dalam kondisi posisi ekonomi terbawah. Itu yang disebut Rp 24,17 triliun adalah untuk mereka,” tutup Menkeu.***
Red/K.000
Discussion about this post