Diisolasi di Provost, Pemberi Surat Jalan Joko Tjandra Pun Diberhentikan dari Jabatannya

KABARIKU – Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot jabatan Brigjen Prasetijo Utomo, sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Selain itu, pemberi surat jalan untuk buronan Djoko Tjandra tersebut kini diamankan di Provost untuk menjalani pemeriksaan selama 14 hari.

Pencopotan jabatan Brigjen Prasetijo diumumkan Polri pada pada Rabu (15/7/2020) sore hari. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, usai dicopot dari jabatannya, Prasetijo kemudian ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari untuk kepentingan pemeriksaan.

Keputusan pencopotan Prasetijo tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/1980/VII/KEP./2020 dan diteken As SDM Kapolri, Irjen Sutrisno Yudi Hermawan.

“Komitmen Kapolri, jika melanggar aturan segera dicopot,” ujar Argo Yuwono.

Ditambahkannya, Prasetijo dinyatakan terbukti bersalah menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra terbang ke Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).

Apa yang dilakukan oleh Prasetyo dinilai menodai institusi Polri yang sudah bertekad memburu dan menangkap Djoko Tjandra.

Red notice

Irjen Pol Argo Yuwono juga menerangkan, selain melakukan pemeriksaan terhadap kasus surat jalan untuk Djoko Tjandra, Divisi Propam Polri pun kini sedang melakukan penyelidikan internal terkait terhapusnya red notice sang buronan di Interpol selama bertahun-tahun.

Menurut Irjen Argo, Propam akan mengecek personel di Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter) yang bertugas di bidang red notice.

“Kemudian nanti siapa-siapa saja yang akan diperiksa yang ada kaitannya, kemudian nanti akan kita lihat, apakah ada kesalahan atau tidak di dalam prosedur yang dilakukan oleh anggota ini,” ungkap Argo.

Sebuah sumber mengatakan, Brigjen Prasetijo pernah berdinas di Set NCB Interpol Indonesia di Divisi Hubinter Polri. Jabatannya adalah Kepala Bagian Komunikasi Internasional (Kabag Kominter). NCB Interpol merupakan bagian yang terkait dengan pengurusan red notice.

Red notice adalah permintaan untuk menemukan dan menahan sementara seseorang yang dianggap terlibat dalam kasus kriminal, di mana status seseorang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Seperti diberitakan, keberadaan surat jalan Djoko Tjandra awalnya diungkap Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). Salinan surat jalan tersebut kemudian diberikan MAKI ke Komisi III DPR RI. (Has)