Hasto Kristiyanto: Aksi Demo 11 April Terkait Isu Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Presiden, Salah Alamat

Kabariku- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) 11 April 2022.

Hasto mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan sikap terkait isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Presiden Jokowi sejak awal sudah menegaskan sikapnya yang senapas dengan partai yaitu untuk taat pada konstitusi,” kata Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dikutip Selasa (12/4/2022).

Hasto menyebut, demonstrasi merupakan bagian dari hak berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat rakyat. Dia bahkan mengenang dirinya saat mengikuti demonstrasi.

“Ya, saya dulu juga ikut demo menjelang Pak Harto lengser. Jadi, itu kan hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Itu diatur konstitusi,” ujarnya.

Pria kelahiran Yogyakarta 7 Juli 1966 ini menilai aksi demo 11 April 2022 yang ditujukan terkait isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa Presiden, salah alamat.

“Saya jadi teringat suatu lagu jangan sampai salah alamat dari Ayu Ting-Ting. Jangan sampai salah alamat,” ujanya.

Hasto juga berharap kepada pihak yang mengusulkan tentang penundaan pemilu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama mahasiswa.

“Kalau sikap dari PDIP dan presiden Jokowi sejak awal kami nyatakan sudah sangat tegas, hanya ada orang-orang sekitar kekuasaan itu,” tutup Hasto.

Sebelumnya, Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Lutfi Yufrizal menyebutkan pihaknya memindahkan lokasi unjuk rasa 11 April 2022 ke depan DPR RI. Semula rencana aksi itu akan digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

“Iya, betul sekali. Kami ke DPR,” kata Lutfi saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (10/4/2022) malam.

Luthfi menjelaskan, Hal itu dilakukan lantaran ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan dan mengawal undang-undang, dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi yang sudah ada dengan baik.***

Red/K.000