oleh
S. Indro Tjahyono
Pengamat Politik
Kabariku- Isu perpanjangan jabatan Presiden, kalau berdasar pemberitaan TEMPO, tampaknya secara diam-diam juga digerakkan pembantu terdekat Presiden.
Sekarang, isu tersebut berada pada tahap memobilisasi dukungan. Banyak para menteri yang mulai bersuara nyaring dengan harapan mereka akan tetap berada di kabinet pada periode ketiga pemerintahan Jokowi.
Sebelumnya ada relawan yang mulai unjuk suara untuk mendukung periode ketiga jabatan Presiden Jokowi. Sedang sebagian belum menyatakan dukungan terhadap perpanjangan jabatan presiden. Mereka bersikap mendukung presiden Jokowi sampai 2024, selanjutnya menunggu arahan Jokowi setelah periode kedua berakhir.
Ada Agenda Tersembunyi
Beberapa Partai Politik, antaralain PAN dan PKB, juga melantunkan lagu yang sama. Tentu mereka juga berkeinginan akan digandeng masuk ke dalam jajaran eksekutif.
Tak kurang Kepala Desa melalui perhimpunannya turut mendukung perpanjangan jabatan presiden. Mobilisasi dukungan yang besar untuk gagasan yang diragukan keberhasilannya tentu juga mengundang pertanyaan besar.
Mungkin tujuannya bukan lagi untuk menyelamatkan proyek-proyek strategis nasional ,terutama proyek Ibu Kota Negara.
Tetapi ada agenda lain yang tersembunyi. Hal ini mengingat effortnya dan resiko politiknya sangat besar.
Presiden Jokowi jauh-jauh hari sudah menolak jabatannya diperpanjang untuk ketiga kali. Tetapi entah bagaimana, seperti dilaporkan TEMPO, elit (brutus ,kata Shakespeare) di sekitar Jokowi mulai gencar melempar umpan dan menggoreng isu penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden ketiga kali. Jokowi memang berdiam diri ketika isu-isu itu bergulir.
Jeda Kekuasaan
Terbukti kini Presiden Jokowilah yang dirugikan oleh semua keonaran atau ontran-ontran ini, karena semua citra yang dibangun lewat Nawacita hancur. Presiden sebelumnya juga telah dirugikan oleh Kabinet Indonesia Maju karena semua persoalan yang dihadapi pemerintah ditangani secara akrobatik melalui kebijakan yang berubah-ubah.
Sehingga setiap saat, Presiden harus mengeluarkan pernyataan berbeda dengan resiko dituduh sebagai penipu dan pembohong.
Dukungan politik terhadap Presiden Jokowi sejatinya cukup kuat di DPR-RI, sehingga jika memang ada masalah agar proyek gagasan presiden tidak mangkrak setelah turun tahta ,bisa dicari solusinya secara konstitusional, yuridis, dan teknokratis.
Pilihan inilah yang harus diambil oleh kabinet yang didukung oleh Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah yang kuat secara politik. Namun keputusan memilih solusi politis agar proyek-proyek strategis berlanjut dengan cara menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan kemungkinan ditunggangi kepentingan lain, yakni untuk menciptakan jeda kekuasaan.
Jeda kekuasaan inilah yang diincar oleh partai politik dan kekuatan politik yang merasa Capres dan Cawapres sudah disetting oleh pihak tertentu.
Kedua, mereka juga berharap muncul perlawanan mahasiswa di mana-mana, sehingga lahir situasi darurat, pemerintah demisioner, kocok ulang kandidat presiden, dan kekuatan alternatif menang dalam pemilu. Upaya bertahap untuk transisi kekuasaan ini sering disebut dengan “kudeta merangkak”.
Presiden Mulai Sadar Dijerumuskan
Penundaan Pemilu sendiri sebenarnya tidak ada dasar hukumnya alias inkonstutusional. Kondisi itu justru akan melahirkan vakum kekuasaan yang berisiko dan undang-undang yang bisa mengatur kondisi tersebut adalah UU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
Otoritas presiden hampir tidak ada dalam keadaan tersebut, karena negara berada di bawah kepemimpinan kolektif yang melibatkan polisi dan TNI. Di lain pihak perpanjangan jabatan presiden merupakan kemustahilan ,karena membutuhkan amandemen undang-undang atau mungkin juga UUD.
Presiden Jokowi sendiri akhirnya sadar dan menghentikan langkah yang digagas secara serampangan oleh para pembantunya. Menteri-menteri dilarang latah berbicara tentang perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu. Tetapi apa lacur, hujatan kepada presiden tentang hal itu terlanjur merebak dalam aksi-aksi mahasiswa di kota-kota besar.
Namun ada sesuatu yang aneh tentang bagaimana Presiden Jokowi memperlakukan pembantu-pembantunya yang nakal. Seperti biasa pola manajemen konflik dimainkan untuk menyingkirkan sebagian penggagas. Tetapi sebagian diperintahkan untuk membereskan segala prolog dan epilog sebagai dampak dari isu tersebut.
Raja Lalim Kualat
Karena itu tidak terjadi perpecahan atau konflik dengan adanya “internal struggle yang malu-malu” itu. Seperti anak kecil yang memecahkan gelas, tidak ditempeleng oleh ayahnya, tetapi hanya disuruh membersihkan beling-beling yang bertebaran. Mungkin juga pecahnya gelas itu ada andil dari kesalahan ayahnya.
Teori tentang demokrasi terlalu banyak, baik yang klasik maupun kontemporer. Tapi ada persepsi demokrasi yang mistis ketika dikatakan bahwa “suara rakyat, adalah suara Tuhan” (Robert Ferguson). Inilah mengapa ketika rakyat melakukan “aksi pepe” (aksi duduk berjemur di halaman kerajaan), Raja-raja Jawa segera memanggil mereka untuk didengar permintaannya sebagai pertanda adanya dawuh (perintah) dari Allah yang Maha Kuasa.
Tetapi juga ada Raja Jawa yang lalim, yang mengabaikan kehendak rakyat. Bahkan rakyat dan kerabat yang ikut berjuang mendirikan kerajaan, ditelantarkan, tanpa balas budi dan dibunuh. Raja akhirnya “kualat” sehingga selama memerintah dirundung petaka, dan lengser dengan suul khotimah.***
Minggu, 10 April 2022
Discussion about this post