BANDUNG, Kabariku – Panitia Khusus (Pansus) XIV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan konsultasi kerja ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia, Rabu (29/7/2026). Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.
Dalam konsultasi tersebut, Pansus XIV bertemu dengan jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Turut hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi V dari Fraksi PKB, H. Aceng Malki, mengatakan konsultasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan berbagai regulasi dan kebijakan pendidikan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di Jawa Barat.
“Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan di daerah,” ujar Aceng Malki.
Menurutnya, Komisi V DPRD Jawa Barat yang membidangi pendidikan memiliki kepentingan agar setiap kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan.
Ia menilai koordinasi lintas lembaga menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai tantangan pendidikan, mulai dari pemerataan kualitas pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi guru, hingga pelayanan pendidikan khusus.
“Kami berharap hasil konsultasi ini menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi Pansus XIV. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Aceng juga menegaskan bahwa DPRD Jawa Barat akan terus mengawal berbagai kebijakan pendidikan agar pelaksanaannya berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Komitmen kami adalah memastikan setiap program pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik, tenaga pendidik, maupun pemerintah daerah. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus terus diperkuat melalui kolaborasi semua pihak,” pungkasnya.***
Discussion about this post