Perseteruan FP3EM-Garsel Berlanjut, Dugaan Persekusi terhadap Abdul Rokib Tuai Sorotan Sejumlah Advokat

Perseteruan yang melibatkan Forum Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Garut Selatan (FP3EM-Garsel) semakin memanas. Polemik yang bermula dari kritik terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pakenjeng kini berkembang menjadi dugaan persekusi terhadap salah seorang tokoh pendiri forum tersebut, Abdul Rokib.
Abdul Rokib (41), warga Kampung Barujaya, Desa Neglasari, Kecamatan Pakenjeng, mengaku mengalami tindakan persekusi yang diduga dilakukan oleh sekelompok massa yang dipimpin seorang akademisi, Dr. Asep Dadang. Dugaan tersebut disampaikan melalui keterangan Ayung, warga Depok, Kecamatan Pakenjeng, yang mengaku mengetahui langsung peristiwa tersebut.
Menurut Ayung, insiden terjadi pada Jumat, 26 Juni 2026, sekitar pukul 10.05 WIB, sesaat menjelang salat Jumat. Ia menyebut puluhan orang yang datang menggunakan belasan sepeda motor mendatangi rumah Abdul Rokib.
“Rumah Kang Rokib dikepung. Mereka mengetuk pintu dengan keras sambil berteriak meminta beliau keluar. Saat itu istri Kang Rokib sedang sakit keras. Setelah keluar, Kang Rokib kemudian dibawa secara beramai-ramai menuju Mapolsek Pakenjeng,” ujar Ayung kepada awak media.
Untuk memperoleh pandangan hukum, awak media meminta tanggapan dari Advokat Yudi Arief SH dari LBH Seroja. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kegiatan audiensi FP3EM-Garsel di DPRD Garut terkait dugaan persoalan tata kelola SPPG MBG di Kecamatan Pakenjeng.
“Saya mengenal Abdul Rokib sebagai pribadi yang baik dan menjalankan tugasnya sebagai aparat desa dengan baik. Dugaan saya, karena beliau hadir dalam audiensi tersebut, ada pihak yang merasa tersinggung sehingga berujung pada peristiwa yang kini dipersoalkan,” kata Asep.
Pendapat serupa disampaikan Advokat Iwan Sunarya, SH. Ia meminta aparat kepolisian menangani perkara tersebut secara profesional dan tidak memihak.
“Peristiwa ini bukan sekadar konflik antarindividu, tetapi juga menyangkut kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik. Jika kritik dibalas dengan pengerahan massa, tentu hal itu menjadi perhatian serius dalam kehidupan demokrasi,” ujarnya.
Iwan juga menyoroti pernyataan Dr. Asep Dadang yang beredar melalui sebuah tayangan media. Menurutnya, terdapat perbedaan versi mengenai kronologi kejadian, termasuk terkait siapa yang memimpin massa dan alasan membawa Abdul Rokib ke Mapolsek Pakenjeng.
Sementara itu, Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Garut yang juga berprofesi sebagai advokat, Rahmat, mengungkapkan bahwa sejumlah advokat dari berbagai organisasi telah menyatakan kesiapan memberikan pendampingan hukum kepada Abdul Rokib.
“Sudah lebih dari 15 advokat yang menghubungi kami dan menyatakan siap mendampingi Abdul Rokib. Namun kami masih melakukan pendalaman terhadap seluruh pokok persoalan agar langkah hukum yang ditempuh benar-benar tepat,” ujarnya.
Rahmat juga menyampaikan adanya sejumlah informasi yang menurutnya masih perlu diverifikasi, termasuk dugaan penggunaan tanah carik Desa Neglasari untuk pembangunan sejumlah fasilitas pendidikan dan dua SPPG yang dikelola Dr. Asep Dadang. Ia menilai seluruh informasi tersebut perlu dibuktikan melalui mekanisme hukum dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Selain itu, Rahmat menyatakan mendukung langkah forum yang telah melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis kepada aparat penegak hukum.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jika memang ada dugaan pelanggaran, biarkan aparat penegak hukum bekerja sesuai kewenangannya. Sementara terkait dugaan persekusi terhadap Abdul Rokib, kami akan terus mengawal proses hukumnya,” tegasnya.
Hingga berita ini disusun, pihak Dr. Asep Dadang maupun jajaran Polsek Pakenjeng belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tudingan yang disampaikan sejumlah narasumber tersebut. Awak media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang sesuai prinsip jurnalistik.
Agar memenuhi prinsip keberimbangan (cover both sides) dan mengurangi risiko hukum, sebaiknya berita ini baru dipublikasikan setelah disertai konfirmasi atau hak jawab dari pihak Dr. Asep Dadang dan pihak Polsek Pakenjeng.***