Jakarta, Kabariku – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Dukungan tersebut mencakup Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, serta sejumlah program strategis nasional lainnya.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PPDI yang berlangsung di Operational Room Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kalibata, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, serta jajaran pimpinan Kemendes PDT.
Ketua Umum PPDI Sarjoko menegaskan bahwa program-program yang dijalankan pemerintah saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa.
Menurutnya, setiap kekurangan dalam pelaksanaan program seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola, bukan alasan untuk menghentikannya.
“Jika ada kekurangan, bukan programnya yang dihapus, tetapi tata kelolanya. Karena MBG bagi masyarakat desa itu sangat dibutuhkan, termasuk di dalamnya adalah Koperasi Desa Merah Putih,” kata Sarjoko.
Menanggapi dukungan tersebut, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menyampaikan apresiasi kepada PPDI yang dinilai konsisten mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Terima kasih atas dukungan PPDI terhadap pelaksanaan program Presiden Prabowo, yaitu MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Kampung Nelayan Merah Putih,” ujar Yandri.
Yandri menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kendala yang muncul dalam implementasi program harus diselesaikan melalui perbaikan dan penyempurnaan kebijakan.
“Program-program Presiden Prabowo Subianto dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat sehingga tidak sepatutnya dihentikan hanya karena terdapat hambatan teknis di lapangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yandri menilai perangkat desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.
“Karena itu, Kemendes PDT berharap PPDI terus mendukung pelaksanaan Asta Cita keenam Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa dan dari bawah guna mewujudkan pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa perangkat desa juga berperan penting dalam mengawal pelaksanaan 12 Aksi Bangun Desa yang meliputi penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa Merah Putih, Desa Ketahanan Pangan, Desa Wisata, Desa Ekspor, hingga pengembangan pemuda pelopor desa.
Dalam kesempatan yang sama, Yandri juga menyampaikan kabar baik bagi perangkat desa terkait terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 yang mengakomodasi sejumlah aspirasi PPDI.
Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah perubahan mekanisme penyaluran penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang akan langsung ditransfer ke rekening desa. Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi persoalan keterlambatan pembayaran yang selama ini kerap terjadi.
“Besaran gajinya disamakan dengan PNS Golongan II/A dan akan ada peningkatan pendapatan secara berkala,” jelas Yandri.
Selain itu, Kemendes PDT juga menyatakan siap memperjuangkan aspirasi terbaru PPDI terkait penguatan status kepegawaian perangkat desa agar dapat dicatat sebagai Pegawai Desa. Usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait.
“Kami sangat merasakan peran strategis PPDI yang selama ini membantu pelaksanaan berbagai program pemerintah,” kata Yandri.
Menutup sambutannya, Yandri mengucapkan selamat atas hari jadi ke-20 PPDI dan berharap hasil Rakernas dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
“Selamat kepada PPDI yang berulang tahun yang ke-20, dua dekade dan selamat melaksanakan Rakernas. Hasil Rakernas nanti rekomendasinya siap kami terima dan kami perjuangkan,” tandas Mendes Yandri.
Turut mendampingi Mendes PDT dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, Inspektur Jenderal Mashyudi, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa (BPI) Mulyadin Malik, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPSDM) Agustomi Masik.*
Baca juga :
Discussion about this post