Kasus KPK Menjerat Silmy Karim, Istana Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Pejabat Bermasalah

Jakarta, Kabariku.com – Pemerintah angkat bicara terkait proses hukum yang tengah dijalani Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim. Istana menegaskan menghormati langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menyatakan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung. Menurutnya, penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tentunya pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun KPK. Dan, berkenaan dengan jabatan yang melekat kepada mereka-mereka yang tengah menjalani proses hukum, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Mensesneg dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah akan menyesuaikan status jabatan pejabat yang tersangkut proses hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, Istana belum merinci langkah administratif yang akan ditempuh terkait posisi Silmy Karim.

Di sisi lain, pemerintah berupaya menjaga agar dinamika hukum yang menimpa salah satu pejabat negara tidak berdampak pada layanan masyarakat. Koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan disebut telah dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi pelayanan tetap berjalan normal.

“Kami juga telah berkomunikasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.

Mensesneg juga mengungkapkan keprihatinan atas kembali munculnya kasus yang menyeret pejabat publik. Menurutnya, kejadian serupa berulang kali menjadi pengingat bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan besar di lingkungan pemerintahan.

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto selama ini terus mengingatkan para pejabat negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

“Sesungguhnya dua hari ini kita sangat sangat prihatin, terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan. Tidak bosan-bosan dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari,” tegas Mensesneg.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghormati seluruh tahapan proses hukum yang berjalan. Pada saat yang sama, pelayanan publik dan agenda pemerintahan disebut akan tetap menjadi prioritas agar tidak terdampak oleh persoalan yang tengah bergulir.