Garut, Kabariku – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, H. Subhan Fahmi, menggelar kegiatan reses di Kantor Desa Balewangi, Kecamatan Cisurupan, dengan menghadirkan berbagai pelayanan langsung bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan bekerja sama dengan Fatayat NU serta sejumlah instansi pelayanan publik.
Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut.
Subhan Fahmi mengatakan, pelayanan yang diberikan meliputi pencetakan KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian hingga berbagai administrasi kependudukan lainnya. Antusiasme warga terlihat tinggi dengan ratusan masyarakat memanfaatkan layanan tersebut.
“Untuk kegiatan reses terakhir hari Kamis di Cisurupan, kami bekerja sama dengan Fatayat NU sekaligus menghadirkan pelayanan dari Disdukcapil. Alhamdulillah Disdukcapil hadir melakukan pelayanan kepada sekitar 250 peserta, mulai dari cetak KTP, akta kematian, akta lahir dan lainnya,” ujarnya.
Selain pelayanan administrasi kependudukan, kegiatan tersebut juga menghadirkan layanan konsultasi BPJS Kesehatan. Banyak warga menyampaikan keluhan terkait kepesertaan BPJS yang tidak aktif maupun kendala akses layanan kesehatan.
Tak hanya itu, koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) juga turut hadir untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait perubahan data penerima bantuan sosial. Menurut Subhan, penjelasan tersebut penting agar masyarakat memahami alasan adanya perubahan status penerima bantuan.
“Termasuk juga dengan koordinator PKH yang menjelaskan kenapa ada warga yang sebelumnya menerima bantuan kemudian sekarang tidak lagi menerima. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar,” katanya.
Ia menambahkan, jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan reses di Cisurupan mencapai sekitar 100 orang, sementara pelayanan administrasi kependudukan melayani hingga sekitar 250 masyarakat.
Sementara itu, reses lanjutan yang digelar pada Jumat di Desa Sukawargi masih didominasi berbagai keluhan masyarakat terkait kebutuhan rumah tidak layak huni (rutilahu), pembangunan infrastruktur hingga persoalan BPJS nonaktif.
“Keluhan warga masih sama, terkait rutilahu, infrastruktur, kemudian BPJS yang tidak aktif. Pesertanya juga sekitar 100 orang,” pungkasnya.
Discussion about this post