Wapres Gibran Minta BGN: SOP Dapur dan Keamanan Pangan Ditingkatkan hingga 3T

Jakarta, Kabariku – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menekankan penguatan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait standar kebersihan dapur dan pengelolaan sisa makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penekanan tersebut disampaikan dalam arahannya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang.

“Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas terkait dengan keamanan pangan,” ujar Nanik di Jakarta, dikutip Kamis (30/4/2026).

Dalam pertemuan itu, Wapres Gibran secara tegas mengingatkan agar pengelolaan dapur MBG tetap menjaga higienitas tinggi, terutama dalam penanganan sisa makanan yang berpotensi menjadi sumber penyakit jika tidak dikelola dengan benar.

“Pak Gibran mewanti-wanti agar sisa makanan jangan sampai masuk ke dapur, karena sisa makanan ini yang berpotensi menjadi salah satu sumber penyakit,” kata Nanik.

Sebagai tindak lanjut, Wapres menyarankan agar proses pembersihan sisa makanan dilakukan di luar area dapur guna mencegah risiko kontaminasi silang.
“Beliau menyarankan, sisa-sisa makanan dibersihkan di luar dapur,” tambahnya.

Menurut Nanik, arahan tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan pada program MBG, agar makanan yang disajikan tetap aman, sehat, dan layak konsumsi.

Ia juga menyebutkan bahwa latar belakang Wapres Gibran sebagai mantan pengusaha di bidang katering membuatnya memahami secara detail alur kerja dapur dan titik kritis keamanan pangan.

“Sebagai mantan pengusaha di bidang katering, Wapres paham benar soal SOP alur dapur dan hal-hal kritis dalam hal keamanan pangan,” ujarnya.

Selain fokus pada keamanan pangan, Wapres juga mendorong percepatan pemerataan Program MBG, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dari hasil kunjungan ke sejumlah wilayah di Papua, masih ditemukan kabupaten yang belum memiliki fasilitas SPPG. Untuk itu, Wapres mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dapur MBG.

“Sebaiknya wilayah 3T kita melibatkan BUMN, dari CSR mereka bisa untuk membangun dapur, sehingga tidak harus dari APBN untuk membangun dapur atau SPPG,” jelas Nanik.

Sebelumnya, Wapres Gibran juga melakukan sejumlah peninjauan langsung pelaksanaan MBG di berbagai daerah, mulai dari SMP Negeri 1 Tombulu di Minahasa, Sulawesi Utara (7/4/2026), hingga SD Negeri 2 Waisai di Raja Ampat, Papua Barat Daya (22/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan program berjalan tepat sasaran sekaligus berdialog dengan para siswa.

Program MBG juga telah dipromosikan di forum internasional, termasuk pada KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan (22/11/2025), sebagai inisiatif strategis yang tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk dalam negeri serta pemberdayaan petani dan peternak.

“Inisiatif ini mendorong penggunaan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, sekaligus memperluas kegiatan ekonomi di berbagai sektor,” kata Gibran.*