Prabowo Tunjuk Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Berikut Daftar Pejabat yang Dilantik

Jakarta, Kabariku – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih dengan melantik sejumlah pejabat menteri dan setingkat menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026) pukul 15.00 WIB. Ini merupakan reshuffle kelima sejak Presiden Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024.

Pelantikan dan pemberhentian serta pengangkatan pejabat negara tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026. Sejumlah posisi strategis mengalami perubahan guna memperkuat kinerja pemerintahan di berbagai sektor.

Salah satu nama yang dilantik adalah Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Ia menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang kini menempati posisi baru sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Jumhur dikenal sebagai aktivis sosial dan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2007.

Dalam pelantikan tersebut, ia mengucapkan sumpah jabatan dipimpin Presiden Prabowo.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945, serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya,” ujar Jumhur saat pengambilan sumpah.

Selain Jumhur, sejumlah pejabat lain juga dilantik dalam kesempatan yang sama. Dudung Abdurachman dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Sementara itu, Muhammad Qodari diangkat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), dan Hasan Nasbi ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Di sektor lain, Abdul Kadir Karding dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin). Pergeseran jabatan juga terjadi pada Hanif Faisol Nurofiq yang kini memperkuat koordinasi di bidang pangan sebagai wakil menteri koordinator.

Reshuffle ini menunjukkan langkah Presiden Prabowo dalam melakukan penyegaran dan penyesuaian komposisi kabinet guna menjawab tantangan pemerintahan ke depan, sekaligus memperkuat efektivitas kerja lintas sektor strategis.*