Pemerintah Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan, Rp268 Miliar Dialokasikan untuk Penanganan Bencana

Jakarta, Kabariku – Pemerintah memastikan penanganan bencana alam di sejumlah wilayah berjalan cepat, terkoordinasi, dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Dukungan anggaran, logistik, hingga percepatan layanan publik terus dimaksimalkan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebagai tambahan dari Presiden untuk memperkuat respons daerah.

Total anggaran tersebut mencapai Rp268 miliar dan diperuntukkan bagi 52 kabupaten/kota serta provinsi terdampak bencana.

“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak Rp268 miliar. Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujar Tito dalam keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Selain dukungan dari pemerintah pusat, solidaritas lintas daerah juga menguat. Sejumlah pemerintah daerah dan asosiasi pemerintah kabupaten turut memberikan bantuan anggaran dan logistik untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah terdampak.

“Total Rp43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten yang dipimpin Bupati Lahat Bursah Zarnubi, turun langsung ke lokasi dengan bantuan sekitar Rp5 miliar. Jadi totalnya kurang lebih Rp48 miliar,” jelas Tito.

Percepat Layanan Publik Warga Terdampak

Dalam aspek pelayanan publik, Kemendagri juga mengambil langkah cepat dengan mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak.

Upaya ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat mengakses hak-hak administratif meski terdampak bencana.

“Kemendagri membentuk sembilan tim dukcapil yang diterjunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember untuk mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran dan KTP yang hilang, tanpa dipungut biaya,” ungkap Tito.

Untuk pemulihan jangka menengah, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) melalui kolaborasi lintas kementerian dan dukungan non-APBN. Pembangunan huntap tersebut akan segera dimulai dengan pelaksanaan groundbreaking di sejumlah daerah.

“Ini dukungan dari beberapa yayasan berupa hunian tetap,” kata Mendagri.

2.600 Huntap Siap Tanpa APBN

Sebanyak 2.600 unit huntap disiapkan tanpa menggunakan APBN, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumatera Utara, dan 600 unit di Sumatera Barat.

Groundbreaking dijadwalkan berlangsung di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sementara itu, terkait keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa, Mendagri menegaskan pemerintah tengah melakukan pendataan kantor desa yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Pemerintah pusat siap mengambil alih penanganan apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan.

“Untuk yang rusak ringan akan kita lihat kemampuan daerah. Kalau tidak mampu, akan kita ambil alih. Sedangkan yang rusak berat nanti akan kami koordinasikan dengan Menteri PUPR,” pungkas Tito.***