Jakarta, Kabariku – Kritik terhadap Polisi di media sosial kembali mencuat. Pengamat Kebijakan Publik Sandri Rumanama menilai narasi yang berseliweran di ruang digital sering kali tidak sejalan dengan kenyataan, terutama ketika menyangkut peran POLRI dalam penanganan bencana.
Dalam percakapan panjang di podcast JCCnetwork.id pada Selasa (9/12), Sandri yang juga Wakil Ketua Umum PB SEMMI sekaligus Direktur HAI Institut menilai publik kerap disuguhi potongan-potongan cerita yang tidak utuh. Akibatnya, kerja kemanusiaan POLRI tidak jarang tenggelam dalam arus framing negatif.
“POLRI selalu menjadi garda terdepan dalam setiap penanganan bencana di Indonesia. Namun framing media sosial terhadap kinerja POLRI justru sering kali dibangun secara buruk dan tidak adil,” kata Sandri.
Ia menggambarkan bagaimana polisi sering menjadi pihak pertama yang melakukan evakuasi, menjaga ketertiban, hingga mengawal distribusi bantuan. Kinerja itu, katanya, berlangsung jauh dari sorotan kamera dan tidak secepat opini liar yang menyebar di linimasa.
Menurut Sandri, perlombaan membentuk persepsi publik di media sosial kini telah menjadi medan persaingan yang tidak bisa diabaikan negara. Pemerintah, katanya, perlu tampil lebih sigap dan strategis dalam mengelola komunikasi publik.
“Komunikasi negara harus jauh lebih komprehensif, strategis, dan cepat. Negara tidak boleh kalah oleh influencer dan buzzer. Negara harus menjadi pengendali utama narasi publik,” ujarnya.
Ia menyebut medan informasi digital sebagai bagian dari pertahanan era modern—sebuah ruang yang bila tidak dikelola, dapat terus menghasilkan bias terhadap institusi negara. Ketika narasi keliru dibiarkan berkembang, kerugiannya bukan hanya menyasar POLRI, tetapi juga berpotensi meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap negara sendiri.
Sandri menekankan, meluruskan informasi bukan tindakan membela institusi secara membabi buta. “Ini adalah soal membela fakta, membela kerja kemanusiaan, dan membela martabat negara di mata rakyatnya sendiri,” katanya.
Menutup pernyataannya, Sandri mengajak seluruh kelompok masyarakat pemerintah, akademisi, media, tokoh publik, hingga anak muda untuk bersama menjaga kewarasan ruang digital. Kebenaran, katanya, harus tetap menjadi kompas dalam setiap peristiwa bangsa.(Bemby)
Discussion about this post