FSP BUMN IRA Dukung BAM DPR RI Kawal Pembayaran Pesangon Eks Karyawan Indofarma Global Medika

Jakarta, Kabariku – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT Indofarma Tbk di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Selasa (11/11/2025).

Kunjungan ini bertujuan memastikan terpenuhinya hak karyawan dan pensiunan setelah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada September 2025.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN IRA), Ridwan Kamil, menyambut baik langkah BAM DPR RI.

Apresiasi Langkah BAM DPR RI

Ia menilai kunjungan tersebut menunjukkan keseriusan parlemen memperhatikan nasib para pekerja dan pensiunan di lingkungan BUMN Farmasi.

“Kami mengapresiasi langkah BAM DPR RI yang turun langsung ke lapangan. Ini bukti bahwa DPR peduli terhadap nasib karyawan Indofarma Group,” ujar Kamil di Jakarta.

Menurut Kamil, PT Indofarma Tbk telah melakukan PHK terhadap 413 karyawan pada September 2025, dan seluruh hak mereka diklaim sudah dipenuhi.

Namun, persoalan serius justru masih membayangi anak usahanya, PT Indofarma Global Medika (IGM), yang dinyatakan pailit sejak Februari 2025.

“Ada sekitar 400 karyawan dan pensiunan IGM yang hingga kini belum menerima hak pesangon dan pembayaran lainnya. Total kewajiban perusahaan kepada mereka mencapai sekitar Rp70 miliar,” ungkap Kamil.

Wakil Ketua BAM DPR RI, Taufiq R. Abdullah, yang memimpin kunjungan ke Indofarma, menegaskan pihaknya akan mendorong BPI Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi milik negara untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut.

“Nilainya memang tidak besar bagi negara, tapi pesangon ini sangat berarti bagi para pekerja,” kata Taufiq.

Ridwan Kamil yang juga menjabat Ketua Forum Komunikasi Pensiunan Indofarma (FKPI) menilai penyelesaian masalah IGM tak bisa hanya dibebankan kepada Indofarma.

Menurutnya, Bio Farma sebagai holding BUMN Farmasi dan BPI Danantara harus turut bertanggung jawab mencari solusi konkret.

“Kami minta BPI Danantara segera turun tangan menuntaskan hak pesangon karyawan dan pensiunan IGM sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Target kami, dalam tiga bulan ke depan semua hak sudah dibayarkan,” tegas Kamil.

Kunjungan BAM DPR RI ini diharapkan menjadi titik balik penyelesaian nasib ratusan eks karyawan dan pensiunan IGM yang telah menunggu kepastian selama lebih dari dua tahun.***