Jakarta, Kabariku – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan bahwa perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) harus bertanggung jawab atas eksploitasi air tanah yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Ia menilai banyak perusahaan AMDK belum menunjukkan tanggung jawab sosial yang nyata terhadap warga di sekitar sumber air.
“Tidak adil ketika rakyat di sekitar sumber air kekeringan, sementara perusahaan AMDK menumpuk keuntungan dari air yang seharusnya milik publik. CSR mereka sering kali hanya bersifat seremonial bukan solusi jangka panjang yang berkeadilan sosial dan ekologis,” kata Novita melansir dari Antara.
Menurutnya, air merupakan sumber daya publik yang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas eksklusif oleh korporasi. Ia juga menyoroti bahwa industri AMDK menikmati keuntungan besar, namun sering kali abai terhadap prinsip keadilan lingkungan dan sosial.
“Kita butuh CSR yang tidak berhenti di spanduk dan laporan tahunan, tetapi hadir dalam bentuk program nyata konservasi air, pelatihan masyarakat, dan pemulihan ekosistem,” ujarnya.
Novita mengingatkan bahwa penggunaan air tanah secara berlebihan tanpa pengawasan dapat menurunkan muka air tanah, menyebabkan kekeringan, hingga merusak ekosistem lokal. Ia mencontohkan di sejumlah wilayah Jawa, sumber air mulai menipis akibat pengeboran yang terus dilakukan industri.
“Ini bukan hanya masalah teknis, tapi soal keadilan ekologis. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan mitigasi dampak lingkungan secara serius,” kata dia.
Ia mendorong adanya audit lingkungan dan evaluasi izin pengambilan air tanah agar industri AMDK tidak melampaui batas daya dukung lingkungan.
“Air adalah hak rakyat, bukan monopoli korporasi. Kita ingin industri yang tumbuh, tapi juga menghormati bumi dan manusia. Inilah semangat ekonomi gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila,” tutup Novita.***
Discussion about this post