Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti persoalan klasik yang belum tuntas di dunia pendidikan: ketimpangan mutu antarwilayah. Salah satu biang keladinya adalah distribusi guru yang tidak merata dan kerap tak sesuai bidang keahlian, terutama di daerah pelosok seperti Kabupaten Majalengka dan wilayah selatan Jawa Barat.
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, menyebut masalah tenaga pendidik menjadi faktor penentu utama kualitas pendidikan di Jawa Barat. Ia menegaskan, pemenuhan kebutuhan guru — baik dari sisi jumlah maupun kompetensi — seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Kami melakukan evaluasi terhadap sejumlah program, terutama pembangunan ruang kelas baru, unit sekolah baru, maupun rehabilitasi, serta berbagai aspek pendukung lainnya yang berdampak langsung terhadap mutu layanan pendidikan,” ujar Yomanius dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).
Dalam evaluasi semester II Tahun Anggaran 2025, Komisi V menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan di sejumlah kabupaten/kota belum berjalan efektif. Pemerataan fasilitas fisik memang meningkat, namun kualitas sumber daya manusianya masih jauh tertinggal.
“Kami berfokus menyisir berbagai persoalan pendidikan di lapangan. Tentunya akan ada solusi konkret dari pihak terkait, terutama dinas pendidikan,” kata Yomanius.
Ia mengakui, ketimpangan distribusi guru telah berlangsung cukup lama. Kondisi ini menimbulkan paradoks: sekolah di perkotaan kelebihan guru, sementara di pedesaan banyak ruang kelas kosong tanpa pengajar tetap. Tak jarang, satu guru harus mengampu beberapa mata pelajaran di luar bidangnya.
“Kami ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai ketersediaan guru yang belum linear dengan mata pelajaran yang diampu. Karena bagi kami, mutu pendidikan bukan hanya soal akses, tapi juga kompetensi pengajar,” tegasnya.
Selain persoalan distribusi, Yomanius juga menyoroti aspek kesejahteraan dan aksesibilitas guru di daerah terpencil yang masih rendah. Banyak tenaga pendidik enggan ditempatkan di wilayah jauh karena minim fasilitas dan insentif.
Ia menambahkan, DPRD Jabar berkomitmen mendorong pemerintah provinsi untuk menyiapkan langkah strategis dalam mengatasi ketimpangan pendidikan. Termasuk mempercepat rekrutmen dan redistribusi guru sesuai kebutuhan daerah.
“Kami ingin memastikan arah pembangunan pendidikan di Jawa Barat benar-benar merata dan sesuai amanat Undang-Undang serta Peraturan Daerah tentang Pendidikan,” pungkasnya.***
Discussion about this post