Pemerintah Tempatkan Dana Kas Rp200 Triliun ke Lima Bank Nasional

Jakarta, Kabariku – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan aturan penempatan dana kas pemerintah yang belum terpakai senilai Rp200 triliun ke lima bank nasional.

Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Aturan tersebut ditandatangani pada Jumat, 12 September 2025.

“Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan kelebihan kas pemerintah pusat, Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya selaku bendahara umum negara melakukan penempatan uang negara dari kas pemerintah di Bank Indonesia,” dikutip dari bagian menimbang KMK 276/2025.

Dana kas tersebut ditempatkan di lima bank mitra, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Dalam diktum kedua KMK 276/2025 dijelaskan penempatan uang negara senilai Rp200 triliun pada tahap pertama dilakukan secara bertahap. BRI, BNI, dan Mandiri masing-masing mendapat alokasi Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun.

Bank mitra wajib melakukan perjanjian dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memuat ketentuan identitas para pihak, hak dan kewajiban, laporan, larangan, denda, keadaan kahar, penyelesaian sengketa, hingga jangka waktu perjanjian.

“Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang menggunakan uang dari penempatan Uang Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN),” tertulis dalam diktum kelima KMK tersebut.

Penempatan dana dilakukan dalam bentuk deposito on call konvensional maupun syariah tanpa mekanisme lelang.

Untuk imbal hasil, ditetapkan sebesar 80,476 persen dari BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7-DRR Rate) dalam rupiah. Dana tersebut ditempatkan dengan tenor 6 bulan dan dapat diperpanjang, serta dilindungi dengan mekanisme manajemen risiko seperti penggunaan Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia maupun mitigasi risiko lainnya sesuai kondisi pasar.