Dedi Mulyadi Temui KPK, Konsultasikan Realokasi Anggaran Rp5 Triliun untuk Pembangunan Prioritas

Jakarta, Kabariku –  Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (tanggal lengkap), untuk berkonsultasi terkait rencana realokasi anggaran Pemprov Jabar yang nilainya mencapai lebih dari Rp5 triliun.

Dalam pertemuan itu, Dedi menjelaskan bahwa realokasi anggaran dilakukan guna mengurangi pemborosan belanja rutin yang selama ini dianggap tidak efisien. “Ada lebih dari Rp5 triliun anggaran yang direalokasi, utamanya dari belanja-belanja rutin yang dinilai boros,” ujar Dedi kepada awak media usai pertemuan.

Beberapa pos anggaran yang akan direalokasi antara lain belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sektor pendidikan sebesar Rp700 miliar yang dialihkan untuk pembangunan ruang kelas baru. Selain itu, anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya sebesar Rp700 miliar, akan ditingkatkan alokasinya menjadi Rp2,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Tak hanya itu, anggaran sosialisasi pemerintah sebesar Rp9 miliar juga akan direalokasikan untuk membiayai penerangan listrik bagi warga.

Dedi menyebut bahwa KPK memberikan sejumlah arahan agar kebijakan realokasi tersebut benar-benar menghasilkan output, outcome, dan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kami diarahkan agar kebijakan ini tidak hanya sekadar perubahan anggaran, tetapi betul-betul menghasilkan dampak nyata,” ujarnya.

Menurut Dedi, langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemprov Jabar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, layanan publik, dan kesehatan masyarakat. Ia berharap, langkah tersebut dapat mendorong peningkatan indeks ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan di Jawa Barat.

Respon KPK
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, membenarkan kunjungan Gubernur Dedi Mulyadi tersebut. Ia mengatakan bahwa Dedi ingin memastikan agar kebijakan realokasi anggaran yang dirancang tidak melanggar aturan dan diawasi secara transparan. “Beliau meminta agar kebijakan ini mendapat pengawalan dan memastikan semuanya sesuai ketentuan,” ujar Bahtiar.***