Pemerintah Antisipasi Dampak Geopolitik Timur Tengah Terhadap Perekonomian Indonesia

Jakarta, Kabariku- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah juga mewaspadai dan memigitasi dampak ketegangan yang terjadi di Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia.

Demikian disampaikan Menko Perekonomian Airlangga usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (16/4/2024).

Ratas dmaksud untuk membahas dampak geopolitik di Timur Tengah terhadap Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi.

Menko Perekonomian menggarisbawahi pentingnya deeskalasi dan menjaga kestabilan regional untuk mengurangi dampak ekonomi global.

“Dari sisi perekonomian, tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke Kedutaan Iran di Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran. Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz itu 33 ribu kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27 ribu. Dan peningkatan freight cost itu menjadi salah satu hal yang harus dimitigasi,” ujar Airlanga.

Secara fundamental, kata Airlangga, saat ini perekonomian Indonesia tumbuh solid di kisaran 5 persen, inflasi dalam rentang 2,5 plus minus 1 persen, neraca perdagangan surplus, serta cadangan devisa sekitar 136 miliar Dolar AS.

Meski demikian, pemerintah terus mengantisipasi dampak dari peningkatan ketidakpastian perekonomian global terhadap perekonomian nasional.

“Tentu kita perlu melakukan beberapa kebijakan, antara lain bauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN, dan memonitor kenaikan logistik dan kenaikan harga minyak,” kata Airlangga.

Airlangga menambahkan, pemerintah juga terus melakukan reformasi struktural sekaligus meningkatkan iklim investasi di tanah air.

“Pemerintah terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi daripada investor, dan juga memperkuat daya saing, dan juga untuk menarik investasi jangka panjang ke Indonesia. Jadi kepastian-kepastian itu yang harus dijaga dan tentu nanti berbagai skenario sudah dibahas, tentunya juga menjaga agar defisit tetap dalam rentang yang diperbolehkan oleh undang-undang,” tandas Airlangga.***

*Humas Setkab

Red/K.101

Berita Terkait :